JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dadang Rusdiana menilai perubahan kedua APBN 2016 tidak realistis.

"Ya sah-sah saja kalau melakukan perubahan kedua dari APBN. Itu hak pemerintah untuk mengajukan," kata Anggota Komisi X DPR RI saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Namun, lanjut dia, yang harus dipertimbangkan adalah kepercayaan pasar terhadap pemerintah bisa negatif.

"Pemerintah dianggap tidak bisa memberikan kepastian. Apalagi waktu anggaran 2016 ini tinggal beberapa bulan. Saran saya lebih baik di anggaran 2017 kita melakukan perubahan mendasar," ujar Sekertaris Fraksi Hanura ini.

Ditanya perubahan kedua APBN berpotensi melanggar konstitusi, Dadang menjawab tidak.

"Kalau dari aturan UU No 17 tahun 2003, ya bisa kapan saja dilakukan perubahan APBN, nggak masalah. Jadi ini bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak, tetapi realistis atau tidak. (Menurut saya) nggak realistis," tegas dia.

"Jangan sampai karena ada pergeseran menteri keuangan, tiba-tiba ada perubahan kedua APBN," kata dia. (plt)