JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, rencana pemangkasan APBNP 2016 sebesar Rp 133,3 triliun membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa mengelola negara.

Pemangkasan atas usul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menunjukkan pemerintah tidak kompeten mengatur tata kelola keuangan.

“APBN baru disahkan seminggu yang lalu, langsung dipotong. Itu tidak bisa seenaknya. Harus diajukan ke DPR RI dulu. Kalau tidak, bisa berimplikasi politik karena melanggar UU. Pemotongan anggaran itu implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat,” tegas Waketum Gerindra ini di Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Fadli juga mempersoalkan pertumbuhan ekonomi 5,1 %, sementara defisit negara sebesar Rp 236 triliun. Itu berarti negara rugi, tekor karena penerimaan negara jauh dari target. Realisasi tax amnesty juga jauh dari menggembirakan.

“Tax amnesty dengan target Rp 165 triliun, yang masuk baru Rp 300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar, tapi tenaganya kurang. Hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya,” tegasnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengevaluasi program kerjanya. Misalnya, pembangunan infrastruktur untuk siapa dan mana yang harus dibangun? Demikian juga kereta api cepat. Kalau tak ada uang, menurut Fadli, tidak usah dibangun. Dengan demikian, uangnya bisa dialihkan untuk pembangunan sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Fadli berpandangan, postur perubahan APBN harus berorientasi pada politik anggaran ekonomi rakyat, seperti pertanian, UKM, dan sebagainya. Untuk itu, kata Fadli, DPR meminta pemerintah tidak memotong anggaran dana desa dan dana transfer daerah.

“Saya tak tahu kemana Sri Mulyani dan Rini Soemarno akan membawa negara ini? Apa untuk Amerika dan Tiongkok? Semua akan tergantung kepada pemerintah dalam mengelola negara,” ujarnya. (plt)