Zoom
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 15 Agu 2016 - 16:31:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemangkasan APBN-P 2016, HIPMI : Tak Perlu Saling Menyalahkan

74bahlilahadalia.jpg
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengaku tidak kaget terhadap pemangkasan APBN-P 2016 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meski demikian, dia mengimbau semua kalangan untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain.

"HIPMI tidak kaget, karena jika dilihat dari postur APBNP dari 2015 waktu penyusunan ada beberapa koreksi di awalnya. Bayangkan pada 2015, target pajak Rp 1.200 triliun, asumsi pertumbuhan 5,7 persen, (tapi) realisasinya 4,8 Persen," kata Bahlil dalam diskusi yang diselengarakan oleh INDEF, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Bahlil menyatakan, kondisi ini tidak diinginkan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Namun, untuk perbaikan ekonomi Indonesia, semua pihak harus menyikapi ini sebagai kebijakan yang bijaksana.

"Kita tidak perlu menyalahkan satu dan lainya, kita cari solusi," ucapnya.

Kendati demikian ia berharap pemotongan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun itu hanya dilakukan pada program-program yang tidak menjadi prioritas.

Pada bagian lain, Bahlil mengapresiasi penunjukan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya sosok Sri Mulyani sangat tepat menduduki posisi tersebut.

"Kita bersyukur dengan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mampu menangkap persoalan ekonomi kita. Kalau tidak, akan menjadi persoalan berat pada banga kita," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Pemotongan itu, kata Sri Mulyani, tidak memerlukan pengajuanRAPBN-P 2016 lagi ke DPR. Hal itu berdasarkan Undang-Undang APBN-P 2016 Pasal 26.

Sri Mulyani menjelaskan, pemotongan Rp 133,8 triliun itu berasal dari anggaran belanja kementerian dan belanja daerah, yang masing-masing dipangkas Rp 65 triliun dan Rp 68,8 triliun. (plt)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...