Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Gerindra : Aneh, Inpres Bisa Amputasi UU APBN
Oleh Bachtiar - ( Kamis, 08 Sep 2016 - 14:48:02 WIB ) di Rubrik TSZoom

Bagikan Berita ini :

88herigunawan.JPG
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan
Sumber foto : ist

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai ada keanehan atas penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran yang bisa mengamputasi UU No. 12/2016 tentang APBN-P 2016.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menuding langkah Presiden Jokowi mengeluarkan inpres yang mengintruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan anggaran adalah langkah yang penuh kekalutan. Apalagi, inpres adalah 'policy rules', yakni kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan.

"Jadi wajar kalau muncul protes. Bagaimana mungkin APBN-P 2016 dalam bentuk UU No. 12/2016 sebagai hasil rumusan pemerintah dan DPR bisa diubah hanya dengan inpres," tegas Ketua DPP Gerindra ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Tak hanya itu, kata dia, inpres tersebut tidak menyebutkan penjelasan kenapa dilakukan langkah penghematan yang bisa diterima sebagai alasan kuat dan masuk akal.

"Aneh, tiba-tiba saja langsung perintah penghematan. Padahal, struktur ekonomi nasional butuh stimulus. Itu berarti butuh modal besar," ujar mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut dia, dalam inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L.Penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 2,7 miliar, sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,9 triliun.

"Masalahnya, angka-angka itu muncul begitu saja tanpa analisis yang objektif. Ini bukan republik 'serampangan'. Segala kebijakan butuh reasoning yang objektif dan masuk akal," sindir Waketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Menurutnya, langkah-langkah penghematan tidak akan berpengaruh signifikan dalam rangka menghadirkan postur APBN yang kredibel. APBN kredibel seharusnya lahir dari proses perencanaan yang juga kredibel.

"Jika di hulunya sudah salah, maka ujungnya juga pasti salah. Sebab itu, saya berharap pemerintah fokus pada rencana-rencana untuk menghadirkan postur keuangan yang kredibel dan sehat," ujarnya.

Di tengah kondisi seperti ini, kata dia, seharusnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggenjot sumber-sumbet penerimaan baru secara kreatif dan maksimal.

"Langkah-langkah penghematan, termasuk di dalamnya self blocking oleh masing-masing kementerian/lembaga hanya akan menghambat target-target pembangunan yang sudah dipatok dalam APBN-P 2016," tegas Heri. (plt)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

64Setya-Novanto.jpg
45IMG_20170915_141913.jpg
41SetnovVIII.jpg
18Arief-Poyuono-.jpg
44fadli-zon-2.jpg
13FADLI_ZON_1.jpg