WONOSOBO [TEROPONGSENAYAN] - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi [Mendesa-PDTT] Eko Putro Sandjojo bersepakat mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kesepakatan itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [Kemendesa-PDTT] tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Koperasi dan BUMDes yang ditandatangani di Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (23/9/2016).
Acara itu juga dihadiri ratusan masyarakat dari Wonosobo dan sekitarnya. Mereka antusias walaupun hujan deras mengguyur wilayah itu.
Dalam acara tersebut, kedua Kementerian itu menyerahkan sejumlah bantuan program. Khusus dari Kementerian Koperasi dan UKM, bantuan itu meliputi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Nomor Induk Koperasi (NIK), Dana Bergulir, hak cipta, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menkop AAGN Puspayoga mengatakan, sinergi dua kementerian itu bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan UKM dalam melaksanakan program dari Kemendes- PDTT. "Koperasi itu jarang ngemplang, apalagi UKM-nya, KUR juga sekarang yang sedang berjalan NPL-nya nol koma, jadi sangat bertanggung jawab pengusaha kecil kita," katanya.
Sementara ITU, Mendesa Eko Putro Sandjojo mengatakan, Wonosobo dipilih sebagai proyek percontohan atas pertimbangan yang telah dikaji dengan matang. Yaitu, mencanangkan konsep Nawacita dalam program pmbangunan di kawasan desa tertinggal dan wilayah pinggiran.
"Ada separuh dari penduduk kita ada di desa dan lebih dari 100 angkatan kerja kita ada di desa-desa. Kita sama-sama membuat masyarakat kita menjadi lebih makmur dan sejahtera," katanya.
Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengatakan pihaknya menyambut baik salah satu wilayahnya yakni Desa Kumijing, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, terpilih menjadi desa proyek percontohan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal melalui sinergi koperasi dengan BUMDes. "Pemerintah dan masyarakat di Wonosobo berharap banyak kepada dua kementerian ini dalam upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo," katanya.
Ia berharap kepercayaan itu makin mendorong semangat masyarakat untuk mengelola BUMDes dan koperasi. Menurut Eko, keberadaan koperasi di Wonosobo dari waktu ke waktu semakin eksis melalui profesionalisme. Tentu akan makin berkembang karena ditunjang 53 BUMDes dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama, Pasar Desa Kelompok, maupun usaha lain yang memanfaatkan potensi desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko tentu saja mendukung penuh upaya dua kementerian di wilayahnya. Kebetulan, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas rata-rata nasional yakni mencapai 13%. "Dari 35 kabupaten/kota sebanyak 15 kabupaten tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi bisa di atas 20-21 persen," katanya.
Heru menambahkan, ‘’Ayo para bupati kita respons dengan sebaik-baiknya kebijakan pemerintah pusat. Yang paling dekat dengan kemiskinan dan masyarakat pedesaan adalah kita di daerah." [b]
