JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Oktober menjadi bulan menegangkan bagi politisi dan publik DKI Jakarta. Di bulan inilah, tepatnya 24 Oktober 2016, KPU DKI Jakarta akan menetapkan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal berlaga pada Pilkada 15 Februari 2017. Lalu bagaimana caranya agar ketegangan itu tak menjelma menjadi konflik vertikal dan horizontal?

Mudah. Begitulah pandangan Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta Fahira Idris tentang cara menuju Pilkada Jakarta damai.

Ada empat cara, yakni :

1. Salurkan isu ke tempat yang benar

"Jika ada isu-isu yang punya potensi mencederai Pilkada salurkan ke jalurnya dalam hal ini bisa ke KPUD, dan tentunya ke Bawaslu atau ke pihak penegak hukum," kata Fahira kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

2. Sertakan bukti

Menurut Fahira, pelaporan isu atau informasi tentu harus disertai bukti yang kuat. Tanpa bukti, pelaporan atau pelemparan isu tersebut ke publik justru akan memanaskan situasi menjelang pilkada.

3. KPUD dan Bawaslu harus responsif

Fahira mengharapkan semua pihak bisa menjaga Pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung demokratis, jujur dan adil.

"Untuk itu, KPUD dan Bawaslu bisa responsif jika mendengar ada isu-isu yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

4. Menahan Diri

Sepertai sebagian besar kalangan, Fahir mengakui tensi politik di Ibu Kota menjelang pilkada, sangat tinggi.

"Oleh karena itu semua harus bisa menahan diri. Terlalu besar taruhannya kalau hanya gara-gara Pilkada, persaudaran kita sebagai bangsa terpecah," tegasnya. (plt)