JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyentuh bidang hukum.

Pernyataan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, itu saat menanggapi dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK.

"Presiden baru mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya," ujar Bamsoet saat dihubungi, Jumat (20/10/2016).

Hal itu, lanjut Bamsoet, terlihat dengan mulai disusunnya paket kebijakan hukum hingga pemberantasan yang gencar pada kejahatan tertentu pada akhir tahun kedua pemerintahan.

Menurut dia, walaupun Jokowi telah memulai program pemberantasan pungutan liar (pungli) namun konsistensi program itu masih perlu diuji. Masyarakat akan menanti kebijakan itu benar-benar bisa membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

"Tapi persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," kata politikus Golkar itu.

Meski demikian, kata Bamsoet, kinerja Jokowi berhasil mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik. Hal itu kemudian berdampak pada terciptanya stabilitas politik.

"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak yang fenomenal itu," pungkasnya.(yn)