JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus PDI Perjuangan Said Abdullah menyayangkan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak menyentuh soal penanganan hukum.
"Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kita harus jujur tingkat kepuasan publik meningkat. Salah satu survei menyatakan 64 persen. Namun ada kekurangan, problem hukum paling rendah harus diakui," kata Said di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Kendati demikian, Said yakin Presiden Jokowi menyadari bahwa penanganan hukum masih rendah. Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia itu terjun langsung saat mendapati pungutan liar (Pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
"Insya Allah kasus di Kemenhub pelajaran semua, ini kita dorong terus komitmen Presiden untuk terus mingkatkan penanganan hukum dari hulu hingga ke hilir," ujar dia.
Said menuturkan, pihaknya berharap komitmen Jokowi untuk terus meningkatkan penegakan hukum didukung semua pihak, agar hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Mudah-mudahan ke depan Presiden Jokowi jadikan hukum sebagai panglima," pungkasnya.(yn)