Berita
Oleh Sahlan pada hari Senin, 24 Okt 2016 - 11:44:48 WIB
Bagikan Berita ini :
Dua Tahun Pemerintahan

PDIP Sesalkan Jokowi Tidak Fokus Soal Penanganan Hukum

7Said-Abdullah.jpg
Said Abdullah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus PDI Perjuangan Said Abdullah menyayangkan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak menyentuh soal penanganan hukum.

"Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kita harus jujur tingkat kepuasan publik meningkat. Salah satu survei menyatakan 64 persen. Namun ada kekurangan, problem hukum paling rendah harus diakui," kata Said di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Kendati demikian, Said yakin Presiden Jokowi menyadari bahwa penanganan hukum masih rendah. Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia itu terjun langsung saat mendapati pungutan liar (Pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

"Insya Allah kasus di Kemenhub pelajaran semua, ini kita dorong terus komitmen Presiden untuk terus mingkatkan penanganan hukum dari hulu hingga ke hilir," ujar dia.

Said menuturkan, pihaknya berharap komitmen Jokowi untuk terus meningkatkan penegakan hukum didukung semua pihak, agar hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Mudah-mudahan ke depan Presiden Jokowi jadikan hukum sebagai panglima," pungkasnya.(yn)

tag: #jokowi  #kinerja-jokowi  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...