JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua KPU DKI Sumarno tak mau dikambing hitamkan terkait‎ gelombang penolakan warga terhadap kampanye pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.‎

Sumarno menyebut, tim kampanye Ahok-Djarot harus berkaca kenapa ditolak warga saat blusukan kampanye ke sejumah titik wilayah Ibu Kota.

Semestinya, kata Sumarno, mereka siapkan tim advance untuk meninjau lokasi kampanye terlebih dahulu sebelum memutuskan turun ke masyarakat.

"Apakah, akan ada penolakan atau tidak dicek dulu. Tim Ahok-Djarot harus pandai buat pemetaan. Apakah warga menolak atau tidak. Jangan, mencari kambing hitam salahkan penyelenggara pemilu," kata Sumarno, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Sebab, kata dia, masalah penolakan tidak terjadi terhadap dua pasangan lain, yaitu Anies-Sandi dan Agus-Sylvi.

Menurut Sumarno, jika tim pasangan nomor urut dua menuding KPU dan Bawaslu kurang sosialisasi, seharusnya semua cagub dan cawagub ditolak. Tapi, terbukti penolakan dilakukan masyarakat hanya kepada satu pasangan.

"Jadi, perbaiki tim dan kulo nuwun ke RT/RW. Kalau ditolak, pindah ke tempat lain. Kan simple. Jangan, cari-cari orang untuk disalahkan," tegas Sumarno.‎

Sebelumnya,‎ tim kampanye pasangan Ahok-Djarot geram terhadap maraknya penolakan warga saat kampanye.

Juru bicara tim sukses (Timses) pasangan Ahok-Djarot, Bestari Barus menuding, KPU DKI gagal menjalankan fungsinya selaku penyelanggara pemilu.

Padahal, kata dia, KPU DKI memiliki alokasi anggaran besar yang harus dimanfaatkan dengan baik.

"Seharusnya penolakan tidak terjadi. Andai saja KPU kerjanya benar melakukan sosialisasi dengan baik," kata Bestari di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Semestinya, kata Bestari, anggaran hibah sebesar Rp 478 miliar dapat dimanfaatkan sosialisasi secara massif ke masyarakat. Jangan sampai partisipasi pemilih di Jakarta rendah akibat tidak maksimalnya kerja KPU dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI.

"Ada potensi cacat demokrasi di DKI ini. Sebab, KPU dan Bawaslu tak maksimal," tegas Bestari.

Bahkan, menurut Ketua Badan pemenangan pemilu (Bawaslu) DKI itu, sampai saat ini kinerja KPU DKI dilihat hanya seremonial belaka.

Misalnya, pendaftaran cagub-cawagub, penetapan pasangan, dan penetapan nomor urut.

"Kalau hanya itu, berikan saja ke Event Organizer (EO). Makanya, KPU DKI harus perbaiki kinerjanya," tandas dia.‎ (icl)