JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Rabu, 9 November 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melontarkan pernyataan mengejutkan. Dia bilang, tak ada proyek mangkrak di Kementerian PUPR. Apa argumentasinya?
Bukan tanpa alasan Basuki mengutarakan hal itu. Terlebih beberapa pekan sebelumnya ramai dbicarakan tentang proyek infrastruktur mangkrak pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lewat pernyataannya, Basuki ingin meyakinkan publik bahwa kejadian masa lalu itu tak akan terulang lagi.
"Yang di PU, yang mangkrak Insya Allah nggak ada. Jalan tol, bendungan dan SPAM (sistem penyediaan air minum) semua sudah jalan," kata Basuki.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan terdapat 12 dari 34 proyek pembangkit tenaga listrik 7.000 Megawatt sejak 2006 dan 2010, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak.
"Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun," ujar Pramono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Kejadian masa lalu itu selayaknya menjadi catatan bagi kementerian masa sekarang. Tak terkecuali Kementerian PUPR. Basuki menegaskan, proyek-proyek di kementeriannya hingga saat ini masih on the track dan tidak ada yang mangkrak. Proyek bendungan,misalnya, dari 49 proyek yang direncanakan sudah memaskuki tahap konstruksi 13 proyek pada 2015. Kemudian, delapan proyek 2016 dan direncanakan sembilan bendungan pada 2019.
Contoh lain adalah pembangunan jalan. Basuki menegaskan proyek jalan tol yang direncanakan sudah dijalankan seluruhnya. Dan, sekali lagi dia menyatakan, tidak ada yang mangkrak.
Sebagai jantung dari proyek infrastruktur, pembangunan jalan (khususnya jalan tol) harus menjadi prioritas. Sepanjang periode 2015-2025, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan tol sepanjang lebih dari 3.000 kilometer. Persisnya, sesuai catatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, akan ada 3.733 kilometer jalan tol baru di seluruh wilayah Indonesia pada periode tersebut.
Sepanjang 2015, telah dibangun beberapa ruas jalan tol. Yakni Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono, dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Sementara itu, pada 2016, Kementerian PUPR akan mempercepat pembangunan Tol Trans Jawa. Targernya, proyek tersebut tuntas pada akhir tahun ini. Kelak Tol Trans Jawa akan menyambung jalur dari Brebes hingga Semarang. Jalan tol itu meliputi jalur Brebes-Pemalang sepanjang 37 kilometer, jalur Pemalang-Batang 35 kilometer dan Batang-Semarang 75 kilometer.
Pencapaian tersebut, tentunya, kian menyempurnakan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung konektivitas dan daya saing seluruh wilayah Tanah Air.
Konektivitas,memang,menjadi tujuan besar pembangunan infrastruktur. Tujuan itu pula yang mendorong pemerintah konsisten dan fokus di sektor ini. Indikasinya terlihat dari besaran belanja infrastruktur pada APBN 2017. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja infrastruktur APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun, lebih besar dari yang disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp 336,7 triliun.
“Belanja infrastruktur naik Rp 40,8 triliun dari Rancangan APBN 2017,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.
Nantinya, anggaran terbesar yang akan digelontorkan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yakni, sebesar Rp 98,8 triliun. Besarnya angka tersebut menunjukkan besarnya pula tanggung jawab Basuki Hadimuljono dan seluruh jajaran Kementerian PUPR.
Guna mengurai tanggung jawab tersebut dibutuhkan strategi dan sasaran yang terukur. Mengutip Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019, terdapat beberapa sasaran pembangunan jalan. Yakni (a) menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Miliar kendaraan Km menjadi 133 Miliar Kendaraan Km; dan (c) meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%.
Sementara itu, strategi yang digunakan adalah :
1.Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km
2.Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km (Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan, Papua, dll.)
3.Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km,
4.Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M,
5.Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M,
6.Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km,
7.Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan
Dengan strategi,sasaran,dan daya dukung anggaran yang mumpuni, maka keyakinan Basuki bahwa tak ada proyek mangkrak di Kementerian PUPR sangat rasional dan masuk akal. (ptt)
