JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif mengapresiasi langkah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI, Soni Sumarsono yang melibatkan DPRD secara aktif dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.
Diketahui, sebelumnya eksekutif dibawah komando Soni bersama-sama legislatif telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS 2017.
Dalam kesepakatan tentang cikal bakal APBD DKI tahun depan tersebut, ditetapkan sebesar Rp 70,28 triliun.
Dengan adanya MoU KUA-PPAS, kini lelang sebagian besar proyek pembangunan sudah dapat dimulai, termasuk 14 lelang proyek rusun dan rumah sakit yang sempat dihentikan bulan lalu.
"Alhamdulillah, kami (DPRD) bersama pak Soni telah menandatangani MoU cikal bakal APBD 2017. Artinya, ini adalah sebuah refleksi yang bagus dari kebersamaan eksekutif dan legislatif. Tidak kayak kemarin-kemarin (waktu Ahok)," kata Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jumat (25/11/2016).
Dengan demikian, kata Syarif, APBD DKI untuk tahun 2017 yang dihasilkan nanti tidak lagi sepihak dari eksekutif.
"Aturan kan bilang pembahasan KUA-PPAS harus bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Nah, boleh dibilang pak Soni ini gubernur betulan, bukan karepe dewe (maunya Ahok sendiri)," katanya.
Hal ini, kata Syarif, berbeda jauh dengan kerjasama DPRD dengan Pemprov DKI dalam pembahasan KUA-PPAS, yang sulit dilakukan pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Karena seluruh arah pembangunan Ahok yang menentukan sepihak. Dia tak mau dengar suara DPRD," beber Sekretaris Komisi A ini.
Sebelumnya Soni menyatakan hal yang wajar KUA-PPAS mengalami perubahan. Sebab, perubahan tersebut mengalami perubahan setelah pembahasan dengan DPRD DKI.
Alhasil, beda dengan yang diajukan Ahok, nilai KUA-PPAS DKI 2017 mencapai Rp 70,28 triliun bertambah Rp 2 triliun dari draft KUA-PPAS yang diajukan eksekutif ke DPRD DKI sebelumnya.
"Kita jangan merasa APBD itu dimiliki eksekutif saja. Itu milik berdua, eksekutif dan legislatif yang mewakili seluruh rakyat Jakarta," ujar Soni.
Soni mengatakan, kesepakatan dengan legislatif adalah hal penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga, anggaran pun harus disepakati bersama-sama DPRD DKI. Tidak boleh hanya disusun sendiri oleh Pemprov DKI sebagai eksekutif. (icl)
