Opini
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) pada hari Senin, 05 Des 2016 - 11:52:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Tito Karnavian, KPK dan Tersangkanya Ahok

67syahganda.jpg
Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) (Sumber foto : Istimewa)

Pidato Tito Karnavian, Kapolri, dihadapan jutaan ummat pada aksi 212 di Lapangan Monas lalu, yang disaksikan puluhan juta anak bangsa melalui media massa, semula diejek ejek sehingga pidato tersebut terhenti sementara. Massa mengganggu jalannya pidato dengan yel yel "tangkap Ahok !". Namun, ketika Tito membandingkan bahwa dia bisa membuat Ahok sebagai tersangka, sebaliknya KPK yang sudah berkali kali menangani kasus korupsi Ahok, gagal menjadikan Ahok tersangka, barulah massa memuji muji Tito Karnavian.

Petikan penting pidato Tito yang bisa dilihat ulang di youtube, sbb: "... bayangkan, sudah beberapa kali diperiksa KPK, tidak bisa jadi tersangka, tapi setelah ditangani Polri, bisa jadi tersangka".

Melihat makna kalimat tersebut di atas, penyampainya adalah pimpinan puncak kepolisian dan belum ada tanggapan tegas dari KPK (ketua KPK hanya menyatakan Kapolri minta maaf soal membandingkan kasus itu saja), maka perlu kita berasumsi sebagai berikut: 1. Tito memahami bahwa sebenarnya KPK bisa lebih cepat mentersangkakan Ahok dibanding kepolisian. Tentu Tito faham hal ini mengingat kasus kasus yang ada di KPK sesungguhnya semua juga disidik oleh polisi yang ditugaskan di KPK.

2) Tito kecewa dengan KPK yang gagal mentersangkakan Ahok, padahal tekanan politik atas kasus yang ditangani lebih berat bagi Tito. Bisa jadi, jika sejak dulu KPK mentersangkakan Ahok, gejolak sosial saat ini, yang berbau isu makar tidak akan terjadi.

3) Tito menyampaikan pada publik dengan kata kata "bisa jadi tersangka" sebagai sanggahan bahwa dia selama ini dicurigai di bawah kontrol cukong cukong yang membela Ahok. Pentersangkaan terhadap Ahok menjadi simbol bahwa kepolisian dan Kapolri sendiri tidak dapat diatur atur oleh kekuatan pemilik modal atau cukong cukong. Selama ini berkembang isu seolah olah cukong cukong sudah seperti di film film mafia dan gengster, mereka dapat mengatur semua dengan uang. Tito sendiri, dalam pertemuan dengan para aktifis politik beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa hubungannya dengan Ahok ketika menjadi Kapolda, hanyalah hubungan dinas belaka.

Pertanyaan berikutnya buat kita, setelah pidato Tito tersebut berlangsung beberapa hari, KPK tidak merespon sama sekali pernyataan Tito tersebut. Apakah benar dugaan publik selama ini justru KPK lah pelindung Ahok? Bukankah justru kasus Cicak vs Buaya jilid satu dan dua, pertarungan KPK dan Polisi di waktu lalu, menunjukkan bahwa KPK lah institusi bersih yang masih dipercaya publik?

Apakah KPK masih ingin berkelit bahwa kasus korupsi Ahok di KPK tidak cukup barang bukti?(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Sabtu, 13 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...