JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kuasa hukum aktivis Hatta Taliwang, Muhammad Syukur Mandar mengatakan, pemerintah begitu paranoid dan tidak peka menghadapi gejolak sosial yang terjadi belakangan ini.

“Satu yang penting hemat saya adalah umat Islam harus ektra hati-hati dan harus mampu hindari tindakan “gagal fokus”, dimana konsentrasi pada kasus Ahok dan penangkapan tokoh/aktifis adalah pintu masuk, sekaligus dapat secara konstitusional dapat mengungkap banyak hal tentang persekongkolan jahat yang disinyalir kuat terjadi antara para cukong pemburu rente dan oknum-oknum yang duduk dalam pemerintahan, termasuk petinggi partai politik tertentu, dalam memperdagangkan ekonomi negara yang pada dasarnya sudah melanggar pasal 33 UUD 1945," katanya pada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (10/12/2016)

Tentu semua rakyat tanpa kecuali, kata dia, sangat rindu Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, dan indonesia yang mandiri, tentu untuk rakyatnya, bukan untuk negara tetangga apalagi untuk kelompok tertentu.

"Hal itu tidak lagi sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa (founding fathers). Catatan saya, Kapolri (Tito Karnavian) sangat miliki kemampuan diplomasi dan komunikatif," ujarnya.

Kemampuan itu tepatnya digunakan untuk membangun dialog kebangsaan terkait langkah penegakan hukum, untuk menghindari duplikasi makna penegakan hukum.

Sebaliknya panglima TNI, juga sangat mumpuni dalam membangun publik trust (dialog) dengan rakyat.

Dua sosok ini sedianya diperankan presiden untuk melakukan hal yang jauh lebih tepat dibanding menjadikannya alat atau sebagai kekuatan untuk menakuti rakyat, hanya presiden yang bisa menghentikan dan memulai merintis dialog nasional untuk perbaikan Bangsa.

"Saran saya, Preisden Jokowi yang terkenal sangat peka, merakyat, saya kira segera jauhkan sikap paranoid dan batasi untuk menerima masukan dari dan oleh pembisik-pembisik yang notabene pelaku orde baru yang gagal mengelola publik trust rakyat 1998 dan termasuk membuat Pak Harto “gagal paham”,” pungkasnya. (icl)