JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aparat penegak hukum ditantang untuk membongkar barter anggaran uninterruptible power supply (UPS) dan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan oknum di DPRD DKI.
Direktur Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengatakan, kasus UPS dan RSSW merupakan contoh sempurna tindakan korupsi kebijakan kerjasama penguasa negara baik di eksekutif maupun legislatif didukung korporasi.
Hubungan kerjasama penguasa negara, korporasi, penegak hukum ini menyebabkan pengaruh politik sangat kuat sehingga tidak terbukanya dan ditegakkannya hukum terhadap kasus korupsi RSSW.
"Jadi, menurut saya, adanya dugaan barter-barteran anggaran di Pemprov DKI harus dibuka secara transparan, publik mencurigai ada kepentingan tertentu dalam barter-barter proyek itu," kata Muchtar, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Barter program agar anggaran UPS dan RSSW diketahui bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.
Diketahui, barter program agar anggaran RS Sumber Waras dan uninterruptible power supply (UPS) bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014, dinilai atas inisiatif Ahok.
Keterangan Ahok dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, yang menyatakan dirinya tidak melakukan pembiaran dan mengaku kecolongan atas kedua proyek tersebut, dinilai kebohongan.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) meyakini ada barter anggaran di DPRD yang membuat program pengadaan UPS melenggang masuk APBD-perubahan DKI 2014.
Ia mengungkapkan, ada barter program antara oknum eksekutif dan oknum DPRD agar anggaran RS Sumber Waras dan UPS bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.
Keyakinan Lulung itu tercetus berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri atas APBD-perubahan DKI 2014 dan Surat Ketua Komisi E Firmansyah ke Ketua DPRD Ferial Sofyan. Yang menyimpulkan tidak ada program pengadaan UPS.
"Waktu itu ramai soal ini. Dan saya sudah pernah ungkapkan, Saya yakin sangat jelas ada barter," ujar Haji Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat,
Berdasarkan informasi yang diperoleh, disebut-sebut kalau terdapat program yang `dimatikan`, terkait erat dengan `barter` anggaran di APBDP DKI 2014. Yang kemudian memunculkan anggaran pengadaan UPS.
Lulung melanjutkan, dirinya juga dapat informasi soal barter anggaran saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Anehnya, dia (Ahok) nuduh saya enggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, dia tahu dari mana? Kalau dia tahu dan merasa pinter, kenapa (saat beraksi) di Tipikor malah banyak menjawab tidak tahu," jelas ketua DPW PPP DKI ini.
"Saya bego kagak apa-apa, dari pada pinter ngeboong, sampai bawa-bawa nama Presiden (Jokowi) lagi, parah!," cetus Haji Lulung. (icl)
