JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, pihaknya membahas lebih lanjut dengan pemerintah soal penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pembahasan tersebut harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai, kata Ali, dana yang mencapai puluhan triliun menjadi bola liar dan menimbulkan polemik.

"Saya kira belum ada pembahasan soal itu. Karena kan itu dana abadi umat, jadi harus ada pembicaraan dengan DPR. Bila negara membutuhkan, maka harus ada kesepakatan supaya tidak menjadi bola liar," kata Ali kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Politisi PAN ini mengungkapkan, kalau pembahasan penggunaan dana setoran haji merupakan hal yang sensitif, lantaran menyangkut kepentingan umat. Maka itu, usai masa reses nanti pihaknya akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim perihal persoalan itu.

"Masalah uang itu sensitif. Maka akan kita tanya nanti Menteri Agama dasarnya apa, bagaimana cara pengembaliannya, berapa lama jangka waktunya. Jadi semua mekanismenya harus jelas, dan harus ada pihak yang bertanggungjawab," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk investasi dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang jumlahnya triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur.

Rencana Jokowi itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (5/6/2016) lalu.

Menurut Presiden, kata Lukman, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan. Sejauh ini akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp 73,79 triliun.

Bila ditarik sampai tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 147,67 triliun. Dengan besaran dana itu, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.(yn)