JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana penghapusan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold (PT) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung hal itu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, penghapusan PT tersebut untuk memberikan kesempatan kepada setiap Parpol untuk mengusung Capresnya di 2019.

"Bagus juga tuh. UUD kan capres-capres diusulkan partai politik. Saya kira bagus, undang-undang dasar kan," kata Zulkifli di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Meski demikian, Zulkifli mengaku, dirinya akan melihat perkembangan lebih lanjut.

"Tapi kita lihat nanti lah perkembangannya ya," sambungnya.

Sebelumnya, Fraksi PAN DPR RI juga mengusulkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dihapuskan dari RUU Pemilu yang sedang digodok di DPR. Sehingga tidak ada partai yang tersisih dari DPR pada Pemilu 2019 mendatang.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa wacana tersebut sudah dimasukkan dalam daftar inventaris masalah (DIM).

"Kalau parliamentary threshold, PAN berharap semua yang ikut pemilu diikutsertakan dalam penghitungan jumlah kursi, jadi enggak ada kursi yang dihilangkan, karena mereka sudah dipilih oleh rakyat," kata Yandri.

Pada November lalu Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) maupun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) seharusnya dihapus dari UU Pemilu.

Riza beralasan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) digelar serentak pada 2019 nanti.

"Karena Pileg nanti serentak dengan pilpres seiring kesempatan partai politik mengusung calon idealnya memang parliamentary threshold dan presidential threshold tidak perlu ada lagi," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (3/11/2016) lalu.(yn)