JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan soal wacana pihak asing boleh mengelola pulau-pulau terluar di Indonesia.

Menurut Yandri, dengan mempersilahkan asing mengelola pulau terluar bisa mengancam kedaulatan, bila tidak ada mekanisme hukum yang jelas.

"Jangan-jangan itu strategi asing untuk pelan-pelan mencaplok NKRI," kata Yandri kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih angkat bicara soal wacana pemerintah untuk mempersilahkan asing mengelola pulau-pulau terluar di Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan pulau oleh negara asing tersebut berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tidak siap. Hal itu karena banyak persoalan yang seharusnya perlu diselesaikan terlebih dahulu, baik dari sisi regulasi, pertahanan, serta infrastruktur.

"Wacana itu berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tidak siap. Sebaiknya, pemerintah tidak buru-buru mengambil kebijakan. Jika tujuannya adalah menarik investor, maka pengelolaannya harus tetap di bawah pemerintah," kata Fikri kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (16/1/2017).(yn)