JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Pernyataan Kapolri tersebut membuat geram Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap.

"Menurut saya itu bukan suatu pernyataan yang bijak, tidak boleh masa dia sebagai Kapolri ngomong seperti itu," ujar Mulfahri di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2017.

Sebab, lanjut Mulfachri, fatwa MUI itu merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya secara baik dan benar, sehingga tidak benar jika fatwa lembaga tempat berkumpulnya para ulama itu menganggu stabilitas keamanan nasional.

"Kalau bicara fatwa MUI itu mengikat untuk umat muslim sebagai bentuk rujukan tentang bagaimana umat harus bersikap tentang suatu hal atau suatu peristiwa yang di dalamnya tidak sama skali mengandung hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan, sama sekali tidak ada," tandas Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Sebelumya, dalam diskusi bertajuk 'Fatwa MUI dan Hukum Positif' di PTIK, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, belakangan ada fatwa yang menimbulkan gejolak stabilitas keamanan.

"Menarik belakangan ini ketika fatwa MUI punya implikasi luas dan dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas gangguan kamtibnas," ujar Tito dalam diskusi bertajuk "Fatwa MUI dan Hukum Positif" di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Tito membeberkan beberapa fatwa MUI yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Seperti, fatwa larangan untuk menggunakan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam.

Kemudian, ada juga sikap MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Munculnya fatwa ini, kata Tito, memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Gerakan tersebut kemudian memobilisasi opini masyarakat bahwa fatwa MUI merupakan keputusan tegas bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan suatu pidana.

Padahal, kata dia, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang.

"Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat jadi termobilisasi, muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI," kata Tito.(yn)