JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pilgub DKI Jakarta 2017 kurang 25 hari lagi. Diharapkan gelaran pesta demokrasi ini bisa berlangsung dengan demokratis tanpa ada kecurangan.

Namun Timses Anies-Sandi khawatir ada penyalahgunaan penerbitan Surat Keterangan (Suket) yang diberikan oleh Dinas Dukcapil kepada ribuan calon pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Wakil Ketua Timses Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan bahwa Suket yang diberikan kepada warga yang belum memiliki e-KTP sangat rentan dicurangai.

Pasalnya, kata dia, hingga beberapa hari jelang pemungutan suara 15 Febuari 2017, Dinas Dukcapil Pemprov DKI tidak transparan.

Menurut Taufik, untuk menghasilkan demokrasi yang bersih semua tahapan proses demokrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang bersih pula.

"Kalau jalan dan tahapan demokrasi saja sudah kotor, mustahil demokrasi yang sehat bisa terwujud. Ini rawan menimbulkan masalah dikemudian hari," kata Taufik‎ dalam sebuah Diskusi Publik bertajuk ; 'Bedah Tuntas Suket Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017' di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).‎

Taufik juga mempertanyakan sikap Dukcapil yang hingga kini belum siap mengeluarkan ribuan daftar Suket yang sudah dikeluarkan.
‎
Padahal, kata Taufik, permintaan Timses Anies-Sandi sangat sederhana, yakni meminta Dukcapil memberikan informasi yang transparan berapa sebenarnya jumlah Suket yang sudah dikeluarkan karena kalau tidak diawasi ini sangat berpotensi kecurangan.‎

Jika tidak, Ketua DPD Gerindra DKI ini menduga, Dukcapil memang tidak punya i'tikad baik terkait transparansi daftar pemilih yang mayoritas tidak terdaftar di DPT itu.

"Dalam diskusi kemarin (bulan lalu) kami sudah meminta agar Dukcapil segera membuka jumlah daftar Suket untuk Pilgub, tapi sampai sekarang belum juga dibuka. Ada apa ini?," cetus Taufik.
‎
"Jangan kasih cela kami untuk berpikir negatif akibat kelakuan Dukcapil sendiri. Saya curiga ini memang cara-cara nakal yang sengaja dibikin untuk pemenangan salah satu paslon," ungkapnya..

Karena itu, Taufik mengultimatum Dukcapil agar segera membuka daftar Suket tersebut hingga H-5 pencoblosan.

"Jika sampai H-5 Dukcapil tetap tidak bisa mengeluarkan daftar Suket, sebaiknya Suket dihapus saja. Atau akan kami gugat!," tegas Wakil Ketua DPRD DKI itu.

"Ingat, soal Suket bukan kewenangan KPU, tapi sepenuhnya ada di Dukcapil. Jika Dukcapil macam-macam, Gerindra siap menggugat ketidakterbukaan Dukcapil," ujar Taufik.

Taufik menambahkan, sebagai bagian dari penyedia daftar pemilih dilkada, Dukcapil harus serius mendengar aspirasi masyarakat termasuk dari timses paslon (pasangan calon).

"Ini agar pengawasan Suket yang dikeluarkan benar-benar tidak menyalahi aturan atau disalahgunakan. Ini kan bukan hanya untuk Timses Anies-Anies, tapi untuk kualitas demokrasi yang sehat dan profesional," pesan Taufik. (icl)