JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR siap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menghadapi gugatan arbitrase PT Freeport. Menteri ESDM Ignasius Jonan juga diberi saran dan nasehat tentang apa saja yang perlu disiapkan guna melawan perusahaan asing tersebut.

"Kalau mereka mengancam ke arbitrase, saya pikir Pak Jonan sudah siap secara teknis. (Ini) untuk kepentingan negara kok dan kita minta kepada perusahaan lain yang mumpuni untuk mengelola gunung emas di Indonesia. (Yang penting) pengelolaannya secara terbuka, serta menjamin kesejahteraan masyarakat Papua dan indonesia secara umum," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (20/02/2017).

Ditanya peluang Indonesia menghadapi gugatan arbitrase, Tompo optimistis pemerintah bisa melawan Freeport. Dia juga menyebut beberapa poin penting yang mesti disampaikan oleh pemerintah saat melawan gugatan tersebut.

"Dengan kita mengajukan fakta-fakta, administrasi, komitmen Freeport, terus bagaimana kondisi kerusakan lingkungan dan lain-lain banyak poin. Saya pikir itu yang dipersiapkan Pak Jonan," ujar dia

"Kalau kita di Komisi VII, apa pun yang diputuskan oleh pemerintah terkait ini, kita akan mendukung termasuk dukungan politik," pungkasnya.

Pada bagian lain, Tompo menyesalkan sikap Freeport yang enggan mematuhi ketentuan pemerintah.

"Freeport telah diberi kelonggaran dari KK menjadi IUPK, tanggal 16 dimasukkan, tanggal 17 diterbitkan, keluar surat persetujuan menteri. Kurang apa lagi pemerintah?," tandas politisi Hanura itu.

Yang aneh, lanjut dia, ketika pemerintah menyampaikan divestasi 51 persen dan penambahan pajak,tiba-tiba Freeport menolak.

"Setelah gagal melakukan negosisasi dengan pemerintah, mereka menjadikan karyawan sebagai alat melakukan perlawanan kepada pemerintah," ujar dia.

Sebaiknya, kata Tompo, pemerintah menjelaskan kepada karyawan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang betul-betul demi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta Papua khususnya.

"Kita tidak mau masyarakat maupun karyawan yang ada di Freeport itu dijadikan objek semata, tapi harus menjadi subjek," tandas dia.

Tompo berpandangan, jika Freeport tak mau tunduk pada aturan pemerintah sebaiknya angkat kaki dari Indonesia.(plt)