JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Dewan Pendidikan DKI Jakarta, Syahrul Hasan mengimbau Pemprov DKI untuk menunda pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga selesai pencoblosan Pilgub DKI pada 19 April mendatang.
‎
Syahrul mengatakan, pencairan KJP yang menurut rencana dilakukan bulan Maret, berpotensi besar dimanfaatkan pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, sebagai ajang kampanye terselubung.‎

"Kami khawatir pencairan KJP dipolitisir. Karena itu sebaiknya pencairan ditunda sampai selesai pencoblosan," kata Syahrul saat dihubungi, Rabu (22/2/2017).
‎
Syahrul mengungkapkan, sesuai aturan, jadwal pencairan KJP memang dilakukan setiap triwulan. Namun karena berbenturan dengan masa putaran dua pilgub, maka disarankan ditunda.
‎
Berdasarkan informasi, tercatat ada sekitar 656 ribu siswa SD, SMP, SMA/SMK negeri maupun swasta yang berhak menerima KJP.(yn)