JAWA BARAT (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, nilai-nilai demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Akibatnya, praktik demokrasi telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Menurut Presiden, penyimpangan praktik demokrasi terlihat akhir-akhir ini, seperti politisasi SARA (Suku Agama dan Rasialis). Presiden menggarisbawahi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, bahwa bertebarannya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat jika diterus-teruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa

“Tetapi saya meyakini bahwa ini juga menjadi ujian. Kalau ini bisa kita lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, semakin matang, semakin tahan uji, bukan justru melemahkan,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan agar tenaga dan pikiran tidak dihabiskan untuk hal-hal tersebut hingga lupa pada pekerjaan utama menyejahterakan rakyat.

Kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan, menurut Presiden Jokowi, adalah penegakan hukum.

“Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal dalam, seperti dalam 4-5 bulan ini, yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan ekonomi kita,” tegas Presiden.(plt)