JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldy meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan meninjau ulang kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan perusahaan asal Prancis Airbus, S.A.S agar pembuatan pesawat sesuai kebutuhan dalam negeri.

"Kerja sama antara PT DI dengan Airbus perlu ditinjau ulang," kata Bobby di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Bobby tidak ingin perusahaan BUMN sekelas PT DI membuat bagian pesawat yang tidak sesuai dengan kebutuhan komponen. Dia menilai PT DI belum mampu membangun pesawat sekelas Airbus padahal potensi yang dimiliki perusahaan itu cukup baik.

"Jangan sampai hanya membuat bagian pesawat yang tidak signifikan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai dari sisi pengalaman, PT DI mampu membuat helikopter jenis Bell 412 dan berhasil mengoperasikan serta merawat generasi pertama Black Hawk dan Sikorsky S58T Twin Pack.

Sebelumnya, Dewan Penasehat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI), Connie Rahakundini mengatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PT DI) harus mempertimbangkan kontraknya dengan perusahaan Airbus. Bahkan dia menilai PT DI bisa saja memutuskan kontrak dengan Airbus karena kerja sama di antara keduanya selama 40 tahun tidak menghasilkan apa-apa untuk kemajuan industri pertahanan Indonesia.

PT Dirgantara Indonesia (DI) harus memutuskan kontrak 40 tahun dengan Airbus, kontrak yang tidak jelas dan tidak menghasilkan apa-apa. Kita bandingkan dengan China sudah bisa menghasilkan helikopter Z8 sekelas AW 101 dan kelas AW 139," katanya di Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Connie menilai tidak ada transfer teknologi dalam kerja sama antara PT DI dengan Airbus, membuat industri dirgantara Indonesia menjadi tidak berkembang dan tidak memiliki kemandirian teknologi. Dia bahkan meyakini bahwa PT DI hanya mendapat bagian pengecatan helikopter, padahal tujuan awal kerja sama adalah mengembangkan helikopter sendiri. (plt/ant)