JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) keliru jika mengatakan demokrasi saat ini sudah kebablasan.

Sebab, kata Fahri, yang salah saat ini penegakan hukum, bukan demokrasinya.

"Demokrasi itu tidak bisa kebablasan, yang kebablasan itu adalah salah satunya, kalau tidak kebebasan, maka hukumnya," ucap Fahri di Komleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Fahri berpandangan, kebebasan yang anarki jauh lebih baik dari pada otoritarianisme. Karena, lanjut dia, kebebasan yang anarki bisa mengoreksi diri.

"Tetapi kalau otoritarianisme, dimana negara ini mengangkangi kebebasan orang, itu yang berbahaya," paparnya.

Dia menjelaskan, negara bertugas menegakkan hukum dan keadilan. "Makanya saya katakan pidato presiden itu keliru, yang membuat pidatonya itu perlu memahami dalam konsep-konsep dasar dari demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).(yn)