JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta manajemen PT Freeport Indonesia bersedia membuka dialog dengan serikat pekerja perusahaan untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan terkait masalah ketenagakerjaan.

"Kami minta ke Freeport untuk membuka ruang bagi teman-teman serikat pekerja," ucap Hanif dalam acara peluncuran laporan ketimpangan oleh Oxfam dan INFID di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Terkait masalah tenaga kerja di Freeport, Hanif mengatakan pihaknya sudah memperoleh laporan sementara mengenai kondisi di lapangan.

"Tapi saya harus verifikasi laporannya itu. Saya juga akan bertemu dengan serikat pekerja di sana untuk membicarakan mengenai itu," kata dia.

Hanif menegaskan pada prinsipnya kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan Freeport adalah untuk mengembalikan proses berusaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam konteks ini, Kemenaker mendukung penuh langkah kebijakan pemerintah tersebut.

"Jika ada masalah dirundingkan saja, jangan sampai menggunakan tenaga kerja atau PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah. Lebih baik dibicarakan baik-baik karena ini tujuannya untuk kebaikan semua, termasuk masyarakat," kata Hanif.

Dia juga menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan semena-mena, melainkan harus dibicarakan dengan serikat pekerja dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganan yang ada.

Sebagai informasi, dari sekitar 32 ribu karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia saat ini, sebanyak 12.000 orang merupakan kontraktor.

Berdasarkan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hingga Kamis ini PT Freeport Indonesia telah mengurangi 1.087 karyawan.

"Data rekapitulasi pengurangan karyawan yang kami terima dari manajemen Freeport hingga hari ini sudah mencapai 1.087 karyawan," kata Kepala Disnakertrans-PR Mimika, Septinus Somilena. (plt/ant)