JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo menyatakan seharusnya pemerintah mengajak DPR RI untuk mencari solusi dalam kasus PT Freeport. Sebab, masalah inimenyangkut kepentingan nasional yang sangat besar dan berhadapan dengan Amerika Serikat.

"Kita mendukung sikap pemerintah dengan semangat menegakkan undang-undang. Jangan sampai mengingkari UU. Kita juga jangan ribut terus soal salah atau benar, melainkan harus mencari solusi. Bahwa freeport diwajibkan membangun smelter dan divestasi saham 51 persen," kata Harry dalam diskusi bertajuk 'Freeport: Kebijakan Pemerintah dan Ancaman Korporasi' bersama pengamat EWI (Energi Watch Indonesia) Ferdinan Hutahean di gedung DPR Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut Harry, penolakan Freeport membangun smelter tersebut bisa melibatkan industri pertambangan yang lain. Seperti Newmont, Natuna dan sebagainya. Dimana smelter itu nantinya digunakan bersama untuk mengelola hasil tambang.

"Jadi, DPR perlu diajak bicara dan pemerintah tak perlu khawatir karena mayoritas di DPR mendukung pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Harry mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi berbagai kemungkinan jika Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase internasional.

"Kalau kalah apa antisipasinya, dan kalau menang mau bagaimana? Semua harus diantisipasi. Apalagi Freeport kabarnya akan tuntut ganti rugi Rp 500 triliun," pungkasnya.(yn)