JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ratusan warga Sulawesi Barat akan menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017) awal pekan depan.
Warga yang mengatasnamakan 'Forum Masyarakat Peduli Pilkada Jujur Sulawesi Barat' itu akan menyampaikan aspirasi sekaligus mengadukan setumpuk kecurangan yang dilakukan pasangan calon nomor 3, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar pada proses Pilgub Sulawesi Barat, 15 Februari 2017 lalu.
"Ada banyak indikasi kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor 3, mulai dari money politik, bagi-bagi sarung, intimidasi, intervensi, menggunakan fasilitas negara, hingga mencatut nama Wakapolri dan Kejaksaan saat kampanye hingga hari pencoblosan. Kami pegang semua bukti-bukti itu," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada jujur Sulawesi Barat, Zubair saat jumpa pers di di sebuah rumah makan, di Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).
Selain itu, kata dia, ada banyak Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP sebagai syarat memilih yang tidak jelas. Suket yang dimanipulasi berseliweran saat pencoblosan.
"Ada juga warga yang cukup membawa surat pindah kependudukan yang diperbolehkan memilih," beber Zubair.
Atas dasar itulah, kata dia, pihaknya hari Senin pekan depan secara resmi akan mengadu dan sekaligus mendesak Bawaslu RI agar segera bertindak tegas dan menjadi 'wasit' demokrasi yang netral dan profesional sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
"Insyaallah, besok (senin siang) kami bersama ratusan warga asal Sulawesi Barat akan mendatangi Bawaslu. Kami berharap pihak-pihak penyelenggara memproses segala indikasi kecurangan itu," katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Sulbar pada pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, paslon nomor 1, Suhardi Duka-Kalma Katta memperoleh 38,06 persen suara. Paslon nomor 2, Salim S. Mengga-Hasanuddin Mashud 23,24 persen suara dan Paslon nomor 3, Ali Baal Masdar – Enny Anggraeni Anwar sebesar 38,76 persen.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima laporan potensi kecurangan dalam Pilkada 2017. Menurut dia, dugaan kecurangan cukup masif terjadi di Sulawesi Barat.
"Beberapa kecurangan yang ditengarai cukup masif itu di Sulbar (Sulawesi Barat) dan saya sudah minta kepada pejabat gubernur untuk segera diproses," kata Tjahjo di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (15/2/2017) lalu.
Menurut Tjahjo, kecurangan yang terjadi di Sulbar ialah mencoba melakukan manipulasi data dan politik uang sehingga hal tersebut perlu ditindak tegas bagi penerima uang maupun pemberinya.
"Sanksinya tegas yang menerima juga terkena sanksi berat. Pilkada itu bisa sukses kalau sudah enggak ada politik uang, netralitas, dan ketiga partisipasi, mudah-mudahan partisipasi naik," tutur Tjahjo.
Diketahui, pesta demokrasi lokal Sulawesi Barat 2017 itu diikuti tiga pasangan calon kandidat, yaitu paslon nomor urut 1, Suhardi Duka-Kalma Katta yang diusung Partai Demokrat, Hanura, dan PKS.
Sementara paslon nomor urut 2, Mayjend TNI (Purn) Salim S. Mengga-Hasanuddin Mashud, yang didukung oleh Partai Golkar.
Sedangkan, paslon nomor urut 3, Ali Baal-Enny Anggraeni Anwar dengan didukung oleh Partai Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PDIP, PPP, dan PKPI.(Icl)
