JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Hubungan mesra antara perusahaan raksasa tambang dunia asal Amerika Serikat yakni Freeport dengan pemerintah Indonesia yang sudah terjalin dalam beberapa dekade, kini hubungan tersebut perlahan mulai memudar.
Pasalnya, pemerintah dan Freeport kini tengah berisitegang terkait perubahan status dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Freeport enggan tunduk dengan ketentuan yang diberlakukan pemerintah Indonesia tersebut.
Tentu saja sikap Freeport tersebut membuat sejumlah kalangan tak terkecuali kalangan anggota DPR RI geram.
Berikut pandangan salah satu anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Hanura Mukhtar Tompo terkait kisruh Freeport dengan pemerintah Indonesia.
Apa pandangan Anda dengan keengganan Freeeport mengikuti ketentuan pemerintah dalam hal ini IUPK?
Freeport ini egois, maunya menang sendiri. Dikasih hati mau jantung. Selama ini Pemerintah Indonesia lewat kementerian ESDM terlalu baik. Minta apapun diberikan, saatnya pemerintah tegas, Freeport harus hentikan sandiwara ini. Masyarakat Papua hanya di jadikan objek selama ini, tidak menjadi subjek langsung.
Jika Freeport tak mau kerjasama yang baik dan tidak bisa mematuhi hukum, silahkan tinggalkan Indonesia.
Apa pandangan Anda dengan ancaman Freeport yang akan membawa persoalan ini ke arbitrase internasional?
Pemerintah juga bisa membawa masalah ini ke Arbitrase, Pemerintah tak boleh takut, tunjukkan wibawa dan kedaulatan kita sebagai bangsa. Freeport jauh terlebih dahulu membuat kesalahan yang berseri, membuat persoalan klasik sejak dulu, sejumlah aturan dalam Kontrak Karya yang dibuat tanggal 26 Desember 1991 itu memuat segenap komitmen Freeport, termasuk membangun fasilitas pemurnian (smelter), di kuatkan dengan UU Minerba No.4 tahun 2009 di pasal 103 dan 170. Freeport sudah terlalu lama melanggar. Belum lagi persoalan sosial dan persoalan lingkungan yang ada di Timika.
Ada aturan dalam KK yang menyatakan prevailing, kontribusi Freeport dan kebijakan-kebijakan terkait menyesuaikan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Anda apa untung ruginya keberadaan Freeport di Indonesia?
Lebih banyak ruginya. Kecuali dia bisa memahami keadaan negeri kita dan juga bisa mematuhi segenap syarat yang diminta oleh pemerintah.
Lalu apa dampaknya menurut Anda dengan Freeport mengancam melakukan PHK karyawannya?
Memang akan berdampak sementara bagi ekonomi Papua yang menggantungkan harapan satu-satunya ke Freeport selama ini, selain dana otsus tentunya. Ini juga bukti kegagalan Freeport di Papua khususnya di Mimika, karena tak ada pundi ekonomi lain yang bisa tercipta karena gagal membina penciptaan peluang usaha. Freeport hanya memberi ikan ke masyarakat disana, bukan kail. masyarakat di jebak dengan menggantungkan hidupnya hanya dari suplai langsung. Akhirnya mereka juga mudah di eksploitasi, disuruh demo dan bahkan memperalat mereka dengan meminta merdeka. Kita semua harus memberi pemahaman bagi saudara-saudara kita di Papua, Bahwa Kita memperjuangkan ini untuk kepentingannya, jangan sampai potensi tambang tersebut habis baru kita menyesal belakangan.
Menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal ini?
Pemerintah jangan kalah negosisasi dengan Freeport, tegakkan Undang-undang dan perangkat hukum yang ada demi harga diri Bangsa.
Menurut Anda, apakah pemerintah perlu mendorong BUMN untuk ambil alih?
Oh iyaa pak, itu yang paling penting. Saya meminta PT.ANTAM Tbk yang sudah punya pengalaman yang luar biasa, harus bersiap menjadi pengganti Freeport dalam mengelola tambang yang ada di Papua, pemerintah sudah harus pikirkan alih kelola, jika gagal melakukan negosiasi dengan Freeport, perusahaan BUMN dalam negeri harus cepat action disana, agar karyawan bisa tetap bekerja, Daerah Mimika dan propinsi Papua juga tidak kehilangan sumber penghasilannya, ini juga kesempatan emas agar memasukkan point penting dalam kerjasama, bahwa orang Papua harus di maksimalkan diterima sebagai pegawai/tenaga kerja dan lebih banyak putra putri Papua yang masuk dalam struktur dewan komisaris, direksi dan manajemen Perusahaan.
Lalu menurut Anda, bagaimana pemerintah antisipasi kemungkinan adanya potensi konflik di Papua dengan adanya persoalan Freeport ini?
Harus mempersiapkan alih kelola dan mengajak tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk diskusi, supaya niat, pemahaman dan hati kita satu, demi kesejahteraan masyarakat Papua dan Demi kedaulatan Indonesia. (icl)
