JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak mencairkan terlebih dahulu bantuan sosial menjelang Pilkada DKI.
Pasalnya, kata dia, hal itu akan membuat masyarakat berpikir lain dan sulit membedakan antara kampanye dan program jika dilakukan dalam masa kampanye.
"Ini akan berdampak negatif bagi demokrasi kita," kata Taufik saat konferensi pers di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
Taufik menjelaskan informasi mengenai pencairan bansos tersebut diperoleh berdasarkan laporan yang diterimanya.
"Bansos berupa pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di wilayah Jakarta Selatan. Tapi Walikota Jaksel saya telepon katanya tidak mengetahui hal itu," ujarnya.
Taufik menegaskan pencairan bansos KJP tersebut melanggar aturan karena seharusnya dicairkan di sekolah, pada kasus itu dicairkan di kelurahan. Selain itu, Bank DKI yang mencairkan juga diduga melakukan pelanggaran karena pencairan dilakukan di hari Minggu.
"Saya minta bidang hukum untuk melaporkan. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada. Saya minta stop tindakan yang melukai demokrasi," pungkasnya. (icl)