JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF), yang notabane masyarakat Papua mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3/2017). Mereka mengadukan nasib karyawan PT Freeport Indonesia yang diberhentikan.
Delegasi yang juga merupakan pekerja PT Freeport Indonesia kemudian melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, didampingi Anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan Anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.
Mereka meminta pemerintah tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Bahkan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara langsung menyambangi kawasan tambang emas terbesar di dunia itu.
"Kami meminta IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan. Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban," ujar Ketua Adat Amungme dan Kamoro Martinus Pagai di lantai 3 gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Senada dengan Martinus, perwakilan karyawan PTFI Friedrich Pagai mempertanyakan urgensi dari IUPK. Ia juga mempertanyakan pemerintah terkait posisi Undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak.
"Kami ini rakyat, pemerintah katanya bikin UU untuk rakyat, itu rakyatnya yang mana ? Negara seolah bikin UU untuk rakyat tapi rakyat yang mana ? Apa negara hadir ? Tiba-tiba bilang IUPK segala macam-macam. Harusnya tanya dulu IUPK penting enggak, untung nya apa ? Ini main IUPK aja," tegas dia.
GSPF berharap dalam 120 hari kedepan masyarakat Papua sudah mendapat kepastian soal kelanjutan Freeport. Mereka ingin lembaga perwakilan rakyat menyampaikan kepada pemerintah supaya kelangsungan Freeport dan pekerja segera dapat diperjelas.
"Jangan sampai kita menciptakan sejarah bahwa Papua adalah bagian dari NKRI," cetus Virgo Salosa.
Diketahui, Perusahaan pertambangan Amerika Freeport-McMoRan telah menghentikan operasi tambang emas terbesar di dunia yang terletak di provinsi Papua. Perusahaan itu tengah bersitegang dengan pemerintah Indonesia atas aturan-aturan pertambangan.(yn)