Berita
Oleh Sahlan pada hari Rabu, 08 Mar 2017 - 14:07:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Ribuan Karyawan Freeport Dirumahkan, Masyarakat Papua Ngadu ke DPR

46karyawan-freeport-sahlan.jpg
Masyarakat Papua beraudiensi dengan pimpinan DPR di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/3/2017) untuk mengadukan nasib karyawan PT Freeport Indonesia yang diberhentikan. (Sumber foto : Sahlan/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF), yang notabane masyarakat Papua mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3/2017). Mereka mengadukan nasib karyawan PT Freeport Indonesia yang diberhentikan.

Delegasi yang juga merupakan pekerja PT Freeport Indonesia kemudian melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, didampingi Anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan Anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.

Mereka meminta pemerintah tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Bahkan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara langsung menyambangi kawasan tambang emas terbesar di dunia itu.

"Kami meminta IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan. Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban," ujar Ketua Adat Amungme dan Kamoro Martinus Pagai di lantai 3 gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Senada dengan Martinus, perwakilan karyawan PTFI Friedrich Pagai mempertanyakan urgensi dari IUPK. Ia juga mempertanyakan pemerintah terkait posisi Undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak.

"Kami ini rakyat, pemerintah katanya bikin UU untuk rakyat, itu rakyatnya yang mana ? Negara seolah bikin UU untuk rakyat tapi rakyat yang mana ? Apa negara hadir ? Tiba-tiba bilang IUPK segala macam-macam. Harusnya tanya dulu IUPK penting enggak, untung nya apa ? Ini main IUPK aja," tegas dia.

GSPF berharap dalam 120 hari kedepan masyarakat Papua sudah mendapat kepastian soal kelanjutan Freeport. Mereka ingin lembaga perwakilan rakyat menyampaikan kepada pemerintah supaya kelangsungan Freeport dan pekerja segera dapat diperjelas.

"Jangan sampai kita menciptakan sejarah bahwa Papua adalah bagian dari NKRI," cetus Virgo Salosa.

Diketahui, Perusahaan pertambangan Amerika Freeport-McMoRan telah menghentikan operasi tambang emas terbesar di dunia yang terletak di provinsi Papua. Perusahaan itu tengah bersitegang dengan pemerintah Indonesia atas aturan-aturan pertambangan.(yn)

tag: #dpr  #pt-freeport  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...