Surabaya (9/3/2017) - Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) menyambut baik keinginan pemerintah untuk melakukan reformasi pertanahan pada tahun 2017 ini. Menurut FEB-PTM, Redistribusi aset atau land reform perlu dilakukan besar-besaran tidak sebatas wacana dan pencitraan, tapi harus konkret di tingkat daerah.

AFEB-PTM banyak menyoroti adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan lahan. AFEB menegaskan, reformasi pertanahan harus dengan sesuai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, termasuk sertifikasi lahan rakyat. Retribusi ruang dan tanah harus melalui kebijakan batas maksimum, agar setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya.

"Jangan sampai banyak lahan terutama miliki korporasi besar mubazir dan hanya dijadikan lahan spekulasi jangka panjang sementara aksesibilitas lahan bagi rakyat sangat terbatas dan minim," kata Ketua AFEB-PTM Mukhaer Pakkanna.

Selain itu, AFEB-PTM melihat, perlunya melibatkan organisasi kemasyakaratan (ormas) dan koperasi untuk ikut berpartisipasi memegang saham pada korporasi raksasa terutama korporasi yang berbasis sumberdaya alam. Partisipasi itu penting agar keteribatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan korporasi raksasa makin didengar. Syaratnya, koperasi dan ormas yang ikut harus kredibel dan memiliki rekam jejak yang bagus.

Mukhaer menjelaskan, dari taksiran stok nasional lahan pertanian, jumlahnya mencapai 12,7 juta hektare. Jumlah itulah yang siap diberikan kepada rakyat, terutama untuk lahan adat maupun bagi masyarakat di sekitar hutan. Tapi, perlu desain dan model yang tepat.

"Jangan sampai lahan yang diberikan kepada rakyat jatuh kembali kepada korporasi sehingga gagal dalam meningkatkan kesehateraan dan kemakmuran rakyat," tutur Mukhaer yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi [STIE] Ahmad Dahlan, Jakarta.

AFEB-PTM terbentuk dalam Pertemuan Forum Dekan Fakultas Ekonomi [PFD-FE] PTM se Indonesia di kampus FE Universitas Muhammadiyah Surabaya, [8/3/2017]. Pertemuan itu menindaklanjuti sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon ang mengambil tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan.”

Selain membentuk AFEB-PTM, Pertemuan Forum Dekan [PFD] FE-PTM itu juga menetapkan kepengurusan yang baru. Mukhaer terpilih sebagai ketua didampingi Sigi Hermawan sebagai sekretaris dan Ana Marina sebagai bendahara. ‘’Dengan adanya organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah kajian ekonomi dan bisnis Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan,’’ ujar Mukhaer lagi. []