Dahsyat, mengerikan dan memilukan. Barangkali itulah yang bisa untuk menggambarkan setelah mendengarkan dakwaan Jaksa Tipikor saat sidang kasus korupsi E-KTP kemarin. Campukr aduk perasaan juga dirasakan publik, setelah mengetahui betapa vulgarnya korupsi dilakukan. Uang negara dibuat bancakan seakan uang nenek moyangnya.

Mengerikan karena nilai uang negara yang menjadi bancakan atau dikorupsi mencapai Rp 2,3 triliun atau hampir separuh dari nilai proyek E-KTP itu sendiri. Uang sebesar itu yang sediannya untuk keperluan pembutaan KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirampok seenaknya. Padahal, mimpi tentang NIK sudah bertahun-tahun terpendam.

Memilukan, karena sebagaian besar-berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa-pelakunya adalah para politisi yang menjadi anggota DPR. Memang masih harus dibuktikan dalam proses peradilan Tipikor. Hanya saja selama ini sudah kita ketahui bersama penyidikan yang dilakukan oleh KPK bukan main-main. Namun dilakukan secara cermat.

Kita jelas kecewa dengan para oknum politisi tersebut. Apapun alasannya. Sebab, tindakan tersebut bukan hanya menodai nilai-nilai luhur yang seharusnya dilaksanakan para politisi yang terpilih mewakili rakyat di gedung parlemen, namun sekaligus juga mengingkari perjuangan reformasi. Karena keberadaan mereka di gedung wakil rakyat tak lepas dari perjuangan reformasi.

Perilaku oknum politisi tersebut jelas berlawanan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Padahal, sebagai pejabat publik, para politisi anggota DPR tersebut seharusnya menjalankan tugas mewujudkan nilai-nilai tersebut antara lain yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka lebih mementingkan diri sendiri, menjungkirbalikan kepatutat sebagai pejabat publik atau wakil rakyat. Tugas pengawasan eksekutif yang seharusnya dijalankan malah diabaikan begitu saja. Sebaliknya justru ikut ramai-ramai menjadikan anggaran proyek E-KTP sebagai lahan bancakan.

Jelas perilaku para oknum politisi tersebut bukan buah iklim demokrasi. Namun bertentangan dan mengingkari nilai demokrasi. Sebab, demokrasi memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku koruptif mereka justru merendahkan nilai kemanusiaan karena menghambat terwujudnya kesejahteraan. Pelaku korupsi E-KTP adalah anak haram jadah reformasi!(*)