Zoom
Oleh M Anwar pada hari Sabtu, 11 Mar 2017 - 14:47:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Minta Maaf Perekaman e-KTP Terhambat Proses Hukum di KPK

89jokowi.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah meminta maaf atas keterlambatan perekaman data e-KTP, lantaran imbas adanya proses hukum di KPK soal kasus korupsi e-KTP.

"Ini juga ada problem juga. Kami harus buka juga kan karena ada masalah e-KTP ini sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu karena juga takut," kata Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Untuk diketahui, kata Jokowi, sejauh ini sudah ada 32 orang dari Kemendagri yang dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi superjumbo ini. Untuk itu, jika persoalan perekaman e-KTP belum bisa diselesaikan oleh Kemendagri, maka ini tak bisa dipungkiri dampak dari kasus korupsi tersebut.

"Supaya diketahui, di Kemendgari yang dipanggil KPK itu ada 32 orang. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, itu imbas dari problem e-KTP," katanya.

Untuk itu, Jokowi pun meminta maaf karena pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan perekaman e-KTP. Jokowi pun menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp 6 triliun tersebut hanya berhasil memindahkan jenis KTP 'kertas' menjadi 'plastik'.

"Jadi kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu. Karena memang mestinya peralatannya kan, 'crek' rampung, 'crek' rampung. Habisnya (Rp) 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar," pungkasnya.(yn)

tag: #ektp  #jokowi  #korupsi-ektp  #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...