Setiap Kepala daerah petahana selalu bicara bukti dalam kampanyenya saat melawan penantang. Padahal dulu sebelum petahana terpilih kampanye-nya juga dianggap sebatas janji. Dan hal seperti ini terus berulang karena selalu diadopsi petahana sebagai strategi komunikasi politiknya. Sementara di sisi lain, memori kolektif publik semakin pendek jangkauan melihat ke belakang.

Persoalannya bukan soal janji atau bukti, tapi soal karakter dan kompetensi yg dimiliki calon kepala daerah. Dalam karakter ada sifat-sifat kepribadian seperti integritas (kejujuran), responsibility, kepekaan terhadap sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dll.

Karakter perlu didampingi oleh kompetensi (skills) sehingga kepala daerah dapat berperilaku sebagai pemimpin yg efektif dalam menjalankan fungsi administratif dengan berbagai situasi yang kontekstual. Tetapi kepala daerah bukan saja pemimpin administrative. Ia juga pemimpin sosial di mana kepemimpinan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh karakter pribadi pemimpin yang dapat dijadikan panutan dalam masyarakat.

Sayangnya dalam proses rekrutmen, karakter dan kompetensi seorang calon kepala daerah tidak menjadi faktor utama. Kepentingan politik dan kapital (sebagai salah satu contigency factor) menguasai proses demokrasi prosedural ini dari hulu sampai hilir. Masyarakat tidak berperan dalam proses seleksi calon kepala daerah untuk menguji karakter dan kompetensi para calon. Padahal karakter dan kompetensi dapat dijadikan acuan untuk memprediksi perilaku pemimpin menjalankan pemerintahan.

Fakta yang terjadi selama ini, perilaku kepemimpinan lebih banyak menyerupai transactional-oriented leaders behavior. Proses relasi antara kepala daerah dengan stake holder semata-mata hanya bersifat transaksional, berkisar pada 'saya dapat apa' dan 'anda dapat apa'. Pembangunan yang ditafsirkan dengan pencapaian PAD (Penerimaan Asli Daerah) dan pembangunan berorientasi infrastruktur fisik yang sarat dengan kepentingan konglomerasi merupakan bentuk achievement-oriented leaders behavior yang mengabaikan aspek-aspek nilai dan kemanusiaan yang seringkali menimbulkan konflik sosial. Semestinya membangun daerah atau kota adalah membangun manusianya, melakukan transformasi pada masyaraktnya. Pada akhirnya banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan konflik antara kepala daerah dengan masyarakat menjadi bukti bahwa perilaku kepala daerah seringkali menjadi sumber masalah dan konflik.

Karakter dan Kompetensi belum cukup tanpa adanya komitmen. Komitmen inilah yang menjamin wujud perilaku kepala daerah berorientasi pada kepentingan rakyat, pada nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat dan pada etika perilaku pemerintahan. Komitmen ini harus dapat dirasakan oleh masyarakat sejak awal sampai akhir masa jabatan kepala daerah. Dan dengan demikian trust menjadi feedback terhadap kepemimpinan kepala daerah.

Pembangunan pada akhirnya, semestinya adalah membangun peradaban baru, lebih memanusiakan manusia dalam menghadapi setiap perubahan. Karena itu sudah semestinya perilaku kepemimpinan berorintasi pada nilai-nilai (value-oriented leaders behavior). Dan pemimpin yang dibutuhkan harus mampu menjalankan esensi kepemimpinan, yaitu Penuntun/Pengarah, Pembuat Keputusan dan Keteladanan.(*)