Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 15 Mar 2017 - 12:56:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Hanura Juga Tolak Usulan Hak Angket Kasus e-KTP

41nurdin-tampubolon.jpg
Nurdin Tampubolon (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setelah Fraksi Partai Demokrat, giliran Fraksi Partai Hanura yang menolak usulan hak angket kasus e-KTP.

Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon menyatakan, sebaiknya permasalahan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP diserahkan kepada proses hukum, yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor.

"Kalau kami dari Fraksi Hanura cukup jelas menghargai aparat penegak hulum dalam hal ini KPK. Jadi kita serahkan kepada mereka dan dukung mereka menyelesaikan persoalan e-KTP sampai tuntas," ujar Nurdin di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Menurut Nurdin, pembentukan hak angket juga akan bermuara kepada penegak hukum agar kasus yang merugikan keuangan negara sebesat Rp 2.3 triliun itu dapat terungkap.

"Menurut saya kalau jadi pansus atau sebagainya toh akhirnya akan ke penegak hukum. Karena DPR adalah sebagai institusi politik melakukan dukungan mepada instansi pelaksana, dalam hal ini yudikatif. Jadi baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif mendukung menurut saya mendukung penegakkan hukum di Indonesia agar tercapai pemerintahan yang bersih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia," jelas anggota Komisi XI DPR RI itu.(yn)

tag: #ektp  #korupsi-ektp  #partai-hanura  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...