Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Mengapa Parpol Terus Berternak Perilaku Koruptif?
Oleh Ariady Achmad - ( Minggu, 19 Mar 2017 - 06:25:01 WIB ) di Rubrik TSNongkrong

Bagikan Berita ini :

44obrolan pagi-1.jpg
Kolom bersama Ariady Achmad
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso

Mencermati kasus-kasus mega korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini menyisakan pertanyaan yang merisaukan. Mengapa? Hampir semua kasus korupsi besar terhadap proyek strategis senantiasa melibatkan oknum elit partai politik!

Sebut saja, misalnya, kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor. Kemudian kasus korupsi Bank Century, impor daging sapi hingga yang terakhir mega korupsi proyek E-KTP. Bahkan daftar masih bisa ditambah seperti kasus Cesie Bank Bali maupun korupsi Bulog beberapa tahun yang lampau.

Siapapun mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut adalah bersifat strategis. Selain itu juga memiliki kaitan dengan hajat hidup rakyat atau masyarakat luas. Baik berhubungan dengan kebutuhan pokok, peningkatan prestasi olah raga anak bangsa maupun tentang identitas dan data seluruh WNI seperti dalam proyek E-KTP.

Namun, justru proyek-proyek strategis seperti itulah yang menjadi sasaran obyek korupsi para elit partai politik itu. Baik berperan sebagai pengatur proyek, menggelembungkan nilai atau anggaran proyek hingga terlibat menentukan perusahaan pemenang tender di instansi pemerintah yang melaksanakan proyek. Baik itu sejak perencanaan penganggaran maupun saat pelaksanaan proyek.

Dari waktu ke waktu, tak perduli rezim silih berganti namun perilaku koruptif tersebut sepertinya terus berulang. Tak berlebihan jika partai politik yang seharusnya menjadi alat saluran dan perjuangan aspirasi rakyat justru menjadi kandang tempat berternak perilaku koruptif. Sebab, perilaku koruptif itu bukan berkurang atau berhenti namun malah makin berkembang biak.

Jelas perilaku tersebut bukan hanya menyalahi atau menabrak aturan yang ada, namun juga bentuk pengkhianatan. Sebab, perilaku koruptif yang mereka lakukan itu merampas dan merampok hak rakyat atau masyarakat luas. Ulah mereka jelas berbalikan dengan tugas dan amanah partai politik yaitu sebagai saluran aspirasi rakyat atau masyarakat luas.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka perilaku koruptif harus ditangani, diadili dan diganjar dengan hukuman luar biasa beratnya. Mereka adalah anak haram jadah reformasi yang mengkhianati bangsanya. Oleh sebab itu tak ada alasan bagi KPK untuk ragu dan bertindak tegas untuk menggulung mereka. Sebab, bangsa ini telah memberikan instrumen kepada KPK untuk memberantas kejahatan luar biasa ini.(*)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

27SAVE_20160822_125409.jpg
82SAVE_20160822_125409.jpg
72SAVE_20160822_125409.jpg
97SAVE_20160822_125409.jpg
66obrolan pagi-3.jpg
84SAVE_20160822_125409.jpg