JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Kajian Seputar Kota (Kasta), Didi O Affandi menilai, kampanye pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, sarat manipulasi dan cenderung membohongi publik.
"Masyarakat sudah pintar dan mampu menilai mana yang bohong dan mana yang benar-benar ingin menyelesaikan masalah Jakarta. Mana yang berani dengan program terukur dan mana yang hanya berani dengan jargon dan bukti-bukti bohong," kata Didi saat dihubungi, Senin (20/3/2017).
Menurut Didi, salah satu manipulasi Ahok-Djarot diantaranya soal kenaikan-kenaikan bantuan dana operasional untuk pengurus RT dan RW.
Pasangan petahana tersebut dalam berbagai kesempatan mengklaim bahwa kenaikan bantuan dana operasional untuk pengurus RT dan RW itu mereka yang menggagas.
Padahal, kata dia, faktanya adalah kenaikan anggaran RT-RW itu merupakan hasil reses serta pertemuan dengan pengurus RT-RW yang kemudian digodok bersama Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono.
Selain itu, Didi mensinyalir, demi mempertahankan kursi kekuasaannya, Ahok-Djarot berupaya melakukan beragam cara agar warga mau mencoblos pasangan itu pada 19 April mendatang.
Berbagai program pun mulai dijalankan. Termasuk program Pangan Murah.
Salah satunya Program Pangan Murah untuk para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), PPSU, dan penghuni rusun.
Bagi pemegang KJP untuk membeli daging hanya dikenakan Rp 35.000 per kilogram. Lalu, daging ayam Rp 8.000 per ekor. Kemudian, beras Rp 30.000 per 5 kg, dan telur ayam Rp 12.500 per kg.
"Padahal, dulu sebelum ada kampanye, Ahok tega memaki-maki seorang ibu dengan sebutan maling, hanya karena si ibu ingin menanyakan KJP soal pencairan tunai. Ini jelas termasuk program akal-akalan yang bermotif politis," terang Didi.
Sementara, program lainnya, yaitu pencairan KJP pada April, Program Keluarga Harapan (PKH) akan muncul di Maret, serta Bantuan modal nelayan Maret April akan turun.
Tak hanya itu, bantuan sosial untuk masjid dan musala akan cair di April.
"Ahok memanfaatkan APBD untuk ambisi politiknya. Ini sangat kami sayangkan," pungkas Didi. (icl)
