JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon prihatin demonstrasi penolakan pembangunan pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah berakhir salah satu peserta aksi meninggal dunia.

Menurut Fadli, seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi jika pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mencabut izin operasi PT Semen Indonesia.

"Saya kira mestinya tidak perlu terjadi langkah-langkah seperti itu. apalagi menurut berita mereka juga sudah memenangkan itu (putusan MA) harus ada keadilan prinsipnya. pemerintah harus mengoptimalkan proses dialog dan juga kepuasan dari masyarakat khususnya petani di Kendeng itu," ujar Fadli Zon di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurut Fadli, untuk menyelesaikan polemik pembangunan pabrik semen tersebut harus pada prinsip keadilan. Dimana, masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen diberikan kompensasi.

"Kita kan tidak menolak juga adanya kemajuan tapi dalam proses pemberian kompensasi kah atau wilayahnya atau operasionalnya dimana dan sebagainya itu harusnya betul-betul persoalan dengan masyarakat itu selesai tuntas baru bisa dilanjutkan. Harusnya demikian jadi penghargaan kepada manusia itu tinggi," ungkap Waketum politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui, aksi menyemen kaki yang dilakukan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

Aksi tersebut mengakibatkan, Patmi (48), salah satu peserta demontrasi penolakan rencana pendirian dan pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, meninggal dunia. Patmi merupakan salah satu peserta demonstrasi yang mengecor kakinya dengan semen di Istana Presiden, sejak Kamis (16/3).

Pada Senin (20/3) malam hari, Patmi dan beberapa warga Rembang lainnya memutuskan melepas cor semen di kakinya. Mereka berencana melanjutkan aksi penolakan, namun dengan cara yang berbeda. Senin sore, mereka telah bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki.(yn)