JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah galau namanya disebut-sebut dalam persidangan kasus suap pajak. Fahri menilai hal tersebut upaya KPK mengolah isu untuk menyerang dirinya yang belakangan ini bersuara kritis dan keras terhadap komisi anti rasuah.

"Saya lihatnya ini telanjang, kekonyolannya telanjang," ujar Fahri saat melakukan klarifikasi dihadapkan para awak media di media center DPR RI di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Mengenakan baju batik warna merah dan berkopiah, politisi asal Sumbawa ini beberapa kali tampak meledak-ledak saat menyampaikan klarifikasi. Namun emosinya masih terjaga, penjelasannya tergolong runtut. Berikut klarifikasi Fahri yang diselingi pertanyaan wartawan.

Menjawab apa yang jadi pertanyaan teman-teman, karena rupanya KPK tidak melihat penyebutan nama saya dan pak Fadli (Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI-red) semacam insiden. Tapi itu semacam direncanakan, karena file tentang saya sudah ditemukan 4 November 2017. Artinya, (sudah lima bulan sampai bulan ini) harusnya mereka sudah tau masalah apa.

Dan soal pajak itu harusnya dirahasiakan, ditutup. Tapi kemudian rupanya setelah muncul di pengadilan. Kebetulan kita lagi gencar mendiskusikan dan kritik saya pada KPK beberapa hari belakangan ini terkait pembelokan isu e-KTP. Lalu KPK menggunakan persidangan untuk menyerang.

Saya mengamati pernyataan itu seperti diolah setiap hari. Hari ini ngomong kita akan mendalami, besok kita akan lihat uangnya apakah butuh pemanggilan dsb. Saya lihatnya ini telanjang, kekonyolannya telanjang. Seperti ngawurnya mengatakan tidak akan buka nama orang yang sudah mengembalikan uang itu (kasus korupsi e-KTP-red). Kan ngawur. Seharusnya itu orang sudah jadi TSK tapi dilindungi oleh KPK.

Karena dia ngawur dan tidak anggap ini sebagai insiden ya maka saya lebih baik berikan klarifikasi. Intinya adalah, saya tidak mau menghubung-hubungkan ini dengan adanya niat dari petugas pajak untuk mencari-cari kesalahan saya.

Miskipun itu sudah kejadian dan ada tanggal-tanggal aneh. Saya belum tau isi percakapan WhatsApp khusus antara Dirjen Pajak melalui ajudan dengan Penyelidik pajak Kepala Subdit Pak Handang yang jadi TSK di KPK. Saya tidak akan mau cari tahu, karena menurut saya pembocoran ini tidak dilakukan Ditjen Pajak tapi dilakukan oleh KPK. Harusnya kalau dia tau rahasia bukan domainnya KPK jangan dibuka dong. Karena dibuka (maka-red) saya mau merespon.

Kalau soal pajak saya tidak mau bicara. Insya Allah saya adalah pembayar pajak yang baik, dan bersih tidak pernah ada masalah.

Yang kedua upaya KPK untuk terus menerus bikin gaduh dan memasukan elemen yang tidak relevan dalam persidangan. Itu sudah menjadi cerita panjang, sudah lama cerita begini-begini sampai kita keluar dari subtansi. Bukanya menyelamatkan uang negara tapi menghancurkan uang negara atau merugikan keuangan negara.

Saya mengulang kasus Hambalang yang dituduh uang swasta mengalir itu cuma 2 juta dollar AS, sekitar Rp 24 miliar tapi yang tenggelam hancur karena orang tidak berani menyelenggarakan tender, tidak berani menganggarkan dan mangkrak, hancur itu. Kasus yang (juga-red) begitu ramai saya ulangi lagi impor daging sapi waktu saya di PKS jadi jubir partai, untuk membela partai. Sebanyak 75 orang dipanggil, pake menggerebek kantor partai dia bilang ini ada TPPU dan macem-macem.

Mafianya tidak ada. Yang jadi tersangka cuma tiga orang. Dua pengusaha, Elizabeth dan Fatanah, satu lagi anggota DPR Komisi Pertahanan yang tidak ada hubunganya sama impor daging sapi. Mana mafianya? Gak ada. Tapi ini hancur semua. Lembaga hancur, wibawa lembaga hancur semua dihancurkan.

Kemudian, pakai menggerebek kantor Ketua MA, MK tidak ada di dunia yang begini-begini. Juga menggerebek kantor DPR. Wah hebatlah pokoknya. Hasilnya gak ada.

Jadi dia (KPK-red) menganggap dia (KPK-red) tidak boleh dikritik karena misinya mulia. Ini persis pikiran lama kaum tiran di abad pertengahan yang merasa mulia. Lalu dia tidak boleh dikritik, padahal dia pakai duit negara kewenangan negara, kan sakit kalau begini cara berpikiran. Perbaiki cara kerja dong.

Kayak kasus e-KTP ini bagaimana coba caranya? Katanya penyidikan sudah tiga tahun, uang yang beredar ke DPR dalam dakwaan periode lalu tapi dihajar sekarang. Dibuka seolah- olah kita lagi maling di DPR, tapi yang terima uang disembunyikan. Nanti nih ujung-ujungnya mau menghancurkan proyek ini seperti rakyat Indonesia tidak kenal lagi e-KTP sehingga sistem administrasi kependudukan kita tidak naik-naik.

Jadi kritik-kritik ini saya ajukan dalam ruang lingkup tugas saya sebagai pejabat negara. Gak usah nakut-nakutin gitu. Sampe sekarang tidak ada yang berani berkata lain. Semua jadi pemuji-pemuji termasuk maling puji KPK supaya tidak diganggu.

Ini yang khawatirkan saya tentang DPR, karena semua partai mau diajak masuk kabinet, semua seolah harus ikut partai. Padahal ini sistemnya presidensil, tidak perlu ada koalisi yang buat kita takut mengkritik jalannya pemerintahan.

Kalau mau cek soal pajak tidak ada masalah soal itu. Seloah saya ada kongsi dengan adik Jokowi dalam urus pajak jadinya. Saya tidak ada urusan dengan PT EKP. Kalau mau berani KPK kejar itu apa benar Dirjen Pajak tidak secepat itu urusi pajaknya PT PT EKP Raja Mohan itu kalau ada bau-bau Presiden? Itu kan seperti trading influence. Ini kan mau diputar ke tempat lain. Saya tidak tau lagi sampe kapan muter-muter di sini.

Pernah klarifikasi ke KPK?

Gak ada, gak tau dan gak ada. Kan saya cek itu dari obrolan yang berkembang di media. Handang (tersangka kasus suap pajak-red) kan bikin klarifikasi dipilih dari DPR sebagai contoh supaya anggota yang lain ikut. Saya tidak mau persoalkan itu. Ini persoalan di internal pajak. Saya tidak percaya Direktorat Pajak untuk tekan-tekan orang. Kalau itu terjadi tolong cuci otak itu orang pajak, jangan mau untuk takut-takuti politisi.

Yang saya persoalkan adalah KPK sengaja memanufaktur mengolah isu ini, supaya saya jadi takut, supaya diam.

Jadi sekarang tidak ada pejabat yang kritik KPK, yang maha kuasa ini. Seolah-olah pasti benar, padahal brengsek di dalamnya banyak. Penyidik-penyidik polisi sudah dipecat. Penyidikan tertutup. Orang gak boleh didampingi lawyer. BAP diputer berkali-kali, praktek-praktek ini kan kita denger hari-hari ini. Karena itulah lembaga negara harus dibuka, biar bisa di kritik.

(Kalau-red) Siapa yang ganggu dibunuh, kayak Korea Utara itu. Kan kita tidak boleh begitu di dalam demokrasi ini.

Saya justru ingatkan di Ditjen Pajak ada yang begitu tolong berhenti. Jangan dipakai untuk takut-takuti politisi. Sebab, sumpahnya jalankan tugas pajak yang bener.(ris)