JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti masalah sumber kekayaan alam di Kalimantan yang hingga kini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Selama ini kekayaan alam Kalimantan hanya dinikmati segelintir orang, dimana umumnya adalah pengusaha dari Jakarta.
Cak Imin, panggilan akrabnya, mengaku juga telah menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Alhamdulillah, saya sudah melaporkan ke Presiden. Saya sampaikan komitmen kita (PKB, red) untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan rakyat," ujar Cak Imin saat membuka konsolidasi DPP PKB dengan anggota DPRD dari Fraksi PKB se-Kalimantan, di Graha Gus Dur, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
Menurut dia, Jokowi pun memberi respons positif. Oleh karenanya ke depan tidak ada lagi rakyat kecil di daerah kaya sumber daya alam (SDA) yang justru menderita di tanahnya sendiri.
"Alhamdulillah presiden menyambut positif. Semoga cepat dilaksanakan. Kalau berbagai kendala masih muncul, biar PKB sendiri yang akan menyelesaikannya," ucap Cak Imin berseloroh.
Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu menambahkan, langkahnya melaporkan persoalan SDA di Kalimantan merupakan contoh kecil dari upaya PKB mengatasi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, PKB akan terus berkontribusi besar bagi berbagai persoalan bangsa.
"Karena itulah penting konsolidasi. Kita sadar, kemampuan kita terbatas. Apalagi selama ini DPRD mungkin dinilai masyarakat bisa menyelesaikan semua persoalan. Padahal yang eksekusi itu eksekutif (pemerintah) melalui kebijakannya," ucap Cak Imin.
Cak Imin juga mengingatkan, seiring perkembangan demokrasi yang ada, harapan masyarakat terhadap keberadaan partai politik, DPR, DPRD dan pemerintah membuat PKB perlu menghitung kembali langkah pelayanan yang telah dilakukan. Menurut dia, PKB berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ikut mengatasi berbagai persoalan.
"Jadi, kita wajib bertanggung jawab atas segala aspirasi dan harapan masyarakat. Ke depan sumber daya alam di Kalimantan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang di Jakarta," tegas Cak Imin.
"Ingat, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten adalah ujung tombak untuk menyerap aspirasi rakyat. Silakan dalami realitas di masyarakat," tandasnya. (plt)
