Membaca dan mendengar janji dan harapan-harapan yang "diumbar" oleh para caleg, terutama caleg baru yang mengincar kursi DPR RI, terasa "mengharukan". Mereka begitu optimis dan yakin bahwa bila mereka duduk di DPR RI, akan membawa 'Perubahan', dengan tawaran program dan mengandalkan kapasitas dan kecerdasan pribadinnya. Seolah mereka "malaikat" yang akan mampu menyulap wajah DPR RI dan nasib bangsa.

Optimis boleh saja tapi apakah realistis? Mari kita coba bedah dengan akal sehat.

Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menegasikan para teman-teman yang sedang bergairah menjadi caleg. Ini cuma wacana untuk kita diskusikan demi peningkatan kualitas demokrasi kita.

Anggaplah Anda pada Pemilu 2014 terpilih menjadi anggota DPR RI.

Fungsinya sudah jelas: pengawasan pemerintah, mengatur anggaran dan membuat UU bersama Pemerintah.

Ketika anda duduk di DPR dipilih oleh rakyat semestinyalah anda mewakili rakyat dan mengartikulasikan kepentingan rakyat. Sesuai bunyi kampanye anda ke rakyat.

Tapi apakah semudah dan sesederhana itu urusannya? Ternyata tidak. Karena sampai di Senayan para anggota Dewan itu tiba-tiba seperti 'karyawan politik'.

Ada birokrasi partai yang disebut 'Fraksi', yang akan mengatur: volume dan substansi yang boleh disuarakan di Senayan.

Anda tidak lagi mandiri untuk menyuarakan apa yang jadi titipan rakyat atau yang menjadi suara nurani anda.

Ada 'filter partai' yang akan mengontrol semua kata dan sikap anda. Anda seakan 'tersandera' dan tidak bebas lagi bersuara seperti ketika jadi aktivis LSM atau pengacara atau dosen atau pengamat dan lain-lain.

Suara anda yang 560-an orang itu diatur oleh dirigen yang bernama Ketua Partai yang cuma belasan orang itu.

Itulah 'dewa' yang harus anda 'sembah'. Karena kalau mbalelo anda akan ditendang dari Senayan atau tidak akan dicalegkan lagi.

Lalu siapakah belasan orang “dewa” itu? Hampir semua pemilik kuasa/pemilik modal yang merasa punya saham terbesar di 'PT.Indonesia'
yang dengan kekuatan duit bisa menguasai partai.

Dibalik mereka adalagi “superpower” atas nama liberalisme politilk dan ekonomi yang mengatur arah bangsa Indonesia.(Bank Dunia, ADB, IMF, WTO, berbagai lembaga Internasional dan "invisible dirigen" lainnya, baik yang disebut konglo atau cukong atau Taipan). Semuanya bisa berkonspirasi mengendalikan nasib NKRI.

Lalu rakyat yang anda wakili dimana? Sejak anda masuk Senayan rakyat sudah masuk 'tong sampah.'

Mengapa bisa demikian? Karena sistem kepartaian kita bukanlah sistem yg dibangun untuk alat perjuangan kpentingan rakyat, tetapi sudah dibajak oleh pemilik modal/pemilik kuasa.

Karena itulah kami telah mengritik sistem kepartaian ini dan menawarkan solusi untuk keluar dari sistem demokrasi prosedural dan palsu tsb. Antara lain dg merubah sistem pendanaan dan sistem rekruitmen kader partai.

Namun tidaklah mudah melawan dominasi para oligarki partai yang telah merasa nikmat memperdaya rakyat mereka (penguasa partai) tak punya niat merubah.

Memang ada peluang Perubahan kalau partai yang mengusung semangat perubahan menang, namun melihat hasil survey partai peserta Pemilu, Tak Ada Satupun Partai yang mengusung semangat Perubahan akan memperoleh suara significant dan partai-partai status quo tetap akan unggul, maka harapan Perubahan itu Tidak Akan Terwujud .

Pada akhirnya selesai Pemilu partai-partai tsb akan membangun Koalisi bahkan Oligarki lagi, sehingga nasib Indonesia dan nasib rakyat tak akan berubah.

Pemilik modal tetap akan berjaya, rakyat miskin akan tetap bertambah dan korupsi akan tetap menggila. Yang sedikit berubah nasibnya ya tuan tuan yg terpilih jadi karyawan politik alias anda yg mujur jadi "wakil rakyat" itu.

Lalu harapan apa yg Anda titip pada saat Anda sebagai pemilih datang ke kotak suara?

"Harapan tiada ....., hidupku merana,... tinggallah daku sendiri.....hidupku tak berarti." Lantun Vivi Sumanti penyanyi pop awal tahun 1970an.(*)