JAKARTA (TEROPONGSENAYN) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana menyiapkan pulau khusus untuk nelayan di antara pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal itu disampaikan Luhut setelah menggelar pertemuan membahas penuntasan masalah reklamasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Yang paling penting penempatan nelayan itu sudah dipastikan di satu pulau. Di ujung kiri, sehingga dengan begitu nelayan bisa mudah akses ke laut," kata Luhut di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (27/3/2017).

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan rencana memfasilitasi nelayan dalam satu pulau khusus sudah ada sejak awal.

"Memang tadinya ada. Ada satu yang dibayarin oleh semua pengembang," imbuhnya.

Pembangunan fasilitas pulau, lanjut Luhut, akan dibiayai Pemprov DKI dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan nelayan.

"Karena uangnya Pemda dapat, Pemda yang bangunkan. Jadi dibuat oleh Pemda sedemikian rupa bagusnya sehingga nelayan jadi nelayan yang naik kelasnya," ujarnya.

Di pulau tersebut, nantinya akan ada fasilitas seperti rumah susun hingga pasar ikan sehingga memudahkan nelayan memasarkan hasil tangkapannya.

"Saya minta nelayan dibuatkan satu pulau sendiri, ada rumah susunnya, ada fasilitasnya, ada market (pasar) sehingga mereka juga langsung berlayar ke laut yang sudah bersih," jelasnya.

Kendati tak merinci pulau mana yang dimaksud, Luhut mengatakan pulau itu bukanlah Pulau G. Menurut dia, Pulau G yang ditolak para nelayan itu kondisi lautnya kotor.

"Bukan G. Kalau di pulau itu (yang akan dikhususkan untuk nelayan) itu bisa langsung untuk melaut," ujarnya.

Luhut pada September 2016 memastikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan tetap dilanjutkan. Saat memutuskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ia memastikan nelayan tidak akan dirugikan dengan dilanjutkannya proyek reklamasi.

Menurut Luhut, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyediakan air bersih dan 1.900 unit kapal nelayan yang dapat berlayar sampai Kepulauan Natuna sebagai fasilitas tambahan. (plt/ant)