JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan, terlalu bodoh jika Fraksi Partai Golkar DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencegahan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Melalui suratnaya, Fraksi Golkar hanya ingin meminta penjelasan pemerintah tentang status pencegahan tersebut.

"Terlalu bodoh kita meminta (pembatalan pencegahan Novanto). Padahal kita sudah tahu kalau beliau (Presiden Jokowi) adalah orang yang sangat punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan punya sikap saling mnenghargai, serta tidak intervensi. Logis enggak kita meminta, sementara kita tahu beliau adalah punya komitmen pemberantasan korupsi. Orang yang menghargai lembaga dan tidak mungkin mengintervensi. Lalu kita minta, kan enggak mungkin," ujar Idrus di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dia menambahkan, surat yang disampaikan oleh Fraksi Golkar hanya untuk meminta penjelasan pemerintah atas pencegahan Novanto dalam kaitannya dengan kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Bukan (pembatalan). Jadi memohon penjelasan seperti apa dan itu nanti di sini ada kajian Komisi III, nanti akan kita lihat. Misalkan dikaitkan dengan ketua DPR, kemudian dikaitkan dengan keputusan MK. Saya kira itu semua," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan Pimpinan DPR RI mengirimkan nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setua Novanto bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, sikap itu telah disepakati oleh seluruh pimpinan fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Akhirnya menjadi keberatan DPR atau keberatan Bamus, bahwa tindakan pencegahan kepada Ketua DPR tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/4/2017) malam.

Menurut Fahri, pencegahan Novanto ke luar negeri akan berdampak kepada kinerja kelembagaan DPR RI. Sebab, banyak agenda luar negeri yang harus didatangi oleh Novanto. (plt)