JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji pada Kamis (13/4/2017) dibatalkan, karena ketidakhadiran menteri.

"Para menteri yang diundang tidak hadir, hanya perwakilan saja. Padahal kita membutuhkan kebijakan sehingga seharusnya dihadiri menteri terkait," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dia mengatakan rapat koordinasi tentang haji merupakan hal yang penting karena menyangkut peningkatan pelayanan.

Agus mengatakan Pimpinan DPR akan menjadwalkan kembali rapat konsultasi dan dipastikan tidak akan mengganggu rapat kabinet yang berlangsung di istana negara.

"Yang hadir tidak ada menteri karena pengambilan keputusan ada di menteri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR akan mengadakan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah, membahas mengenai manajemen pelaksanaan dan politik ekonomi haji pada Kamis.

"Rapat konsultasi dengan pihak yang terlibat penyelenggaraan haji. Kebetulan 2017 merupakan tahun pertama kuota haji Indonesia dikembalikan bahkan ditambah sehingga perlu evaluasi dan persiapan matang," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/4/2017). (plt/ant)