JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku ingin rapat kerja dengan DPR membahas pembentukan induk usaha atau holding BUMN.

Menteri Rini memang belum bisa rapat di DPR lantaran ditolak berkunjung ke gedung dewan sejak kasus angket PT Pelindo II. Selama ini, rapat kerja yang berkaitan dengan BUMN selalu diwakilkan kepada omenteri keuangan atau oleh pejabat eselon I Kementerian BUMN.

Lebih jauh Rini menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pembentukan holding masih memerlukan aturan turunan untuk implementasinya

"Karena terus terang, bagaimana pun Komisi VI kan mitra kita ya. Jadi, tentunya saya berharap, waktu itu mereka ada pertanyaan (soal holding). Kami harapkan dalam waktu dekat ada raker lagi, memfinalisasi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Ia mengatakan, Kementerian BUMN berharap tak ada lagi isu negatif terkait dengan PP 72 yang memayungi pembentukan induk usaha. Hal-hal yang membuat pembentukan induk usaha terganjal dapat segera diatasi.

"Harusnya saya harapkan tidak ada isu lagi. Karena ini semua kan tujuannya untuk perbaikan," kata dia.

Menurut Rini, tujuan dari pembentukan induk usaha itu adalah memperkuat BUMN dengan mengoptimalkan kemampuan BUMN Indonesia sebagai korporasi yang berkualitas dan juga transparan. "Tapi, pada saat yang sama juga mendukung program pemerintah," ujarnya.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu menjelaskan, apa pun aktivitas dari BUMN seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Upaya itu agar BUMN yang ada di Indonesia bisa semakin bersaing dan mampu meningkatkan perekonomian.(yn)