JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta aparat TNI-Polri untuk mencegah aksi preman mengintimidasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu berkaca atas kejadian intimidasi yang dilakukan Iwan 'Bopeng' saat Pilkada DKI putaran pertama 15 Februari 2017 lalu terhadap petugas KPPS.

"Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS," tegas politisi PKS itu di Jakarta, Rabu (19/04/2017).

Kharis menekankan bahwa hak memilih dari warga DKI dijamin konstitusi.

"Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta," ujarnya.

Sejalan dengan itu anggota DPR asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan seluruh personelnya agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini, diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas.(yn)