JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir minta majelis Hakim tidak menerima begitu saja tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Ahok. Sebab, jika tuntutan satu tahun dikabulkan bisa memicu maraknya kasus-kasus penistaan agama.

"Dikhawatirkan kemudian hari akan banyak muncul kasus-kasus penistaan agama yang dapat mengancam toleransi dan keutuhan negara Republik Indonesia," ujar Mulyadi dalam pernyataan tertulis, Jumat (21/4/2017) yang diterima redaksi di Jakarta.

Mulyadi mengatakan mengapresiasi objektivitas jaksa dalam melakukan penilaian terhadap kasus penistaan agama sehingga Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan penistaan agama. Namun sayangnya objektifitas tersebut tidak diiringi independensi dan profesionalisme jaksa sebagai penegak hukum.

"Sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut Basuki Tjahaya Purnama selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun tidak memenuhi aspek keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat," tegas Mulyadi.

Hal tersebut, menurut dia, adalah bukti lemahnya proses penegakan hukum di Indonesia dan akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan. Jika tuntutan JPU sepenuhnya diterima oleh hakim dalam memberikan vonis hukuman terhadap Ahok, maka putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera dan akan menjadi yurisprudensi baru pada kasus penistaan agama.(ris)