JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta tetap menertibkan kawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kalijodo, Jakarta Barat, kendati kalam dalam pilkada. Sebab, pelanggaran ketertiban umum mulai mencuat di kawasan ini.

Salah satunya adalah mulai banyaknya juru parkir liar yang menguasai RPTRA Kalijodo. Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad menyatakan, juru parkir itu terlihat menyebar dari Jalan Kepanduan II Tambora hingga kawasan Pejagalan, Jakarta Utara.

"Mereka berpakaian seperti warga pada umumnya," kata Syaiful kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017) malam.

Dia menjelaskan, setiap pengunjung yang parkir dikenakan tarif hingga Rp 10 ribu tanpa bukti retribusi ke Pemprov DKI.

Selain itu, lanjut Syaiful, di kawasan RPTRA Kalijodo tersebut juga dipadati gerobak dan lapak PKL. Setiap PKL yang menggelar dagangannya dikutip rata-rata Rp 30 ribu per hari.

"Saya kira, karut marutnya pengelolaan RPTRA Kalijodo makin menguatkan sinyalemen selama ini bahwa ketegaan Ahok hanya pencitraan melalui anak buahnya," ungkap dia.

"Nah, Ahok ini kan masih menjabat gubernur sampai Oktober. Harusnya dia segera membereskan masalah di RPTRA Kalijodo," kata Syaiful.

Selain itu, Syaiful mengingatkan, Ahok tidak boleh tinggal diam atas maraknya pelanggaran ketertiban umum yang menurutnya sangat meresahkan masyarakat.

"Jadi, meskipun sudah dipastikan tumbang, sebaiknya pelayanan publik jangan kendor dong," pesan Syaiful.‎ (plt)