Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 04 Mei 2017 - 16:38:32 WIB
Bagikan Berita ini :
Kasus e-KTP

Mantan Bos PNRI Bantah Ada Aliran Dana dari Andi Narogong

62e-ktp-baru.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (Dirut PNRI) Isnu Edhi Wijaya membantah ada aliran dana dari Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada pihaknya dalam proyek e-KTP.

Hal itu diutarakan Isnu saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JPU lantas menanyakan rekening BRI milik PNRI. "Ada berapa rekening di BRI?," tanya jaksa Abdul Basir.

"Ada dua (rekenening BRI) guna dana operasional," jawab Isnu.

"Apa ada aliran atau transferan ke rekening PNRI di luar proses pengerjaan e-KTP?," tanya jaksa lagi.

"Tidak ada," klaim Isnu.

Menurut jaksa, kesaksian Isnu diperlukan guna mengkonfrontir isi dalam surat dakwaan milik dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, yang menyebut manajemen bersama dan konsorsium masing-masing kecipratan aliran panas proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Masing-masing manajemen bersama konsorsium PNRI menerima Rp 137.989.835.260 dan Perum PNRI Rp 107.710.849.102.(yn)

tag: #ektp  #korupsi-ektp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

UKM Binaan BNI Ekspor 27 Ton Ikan Layur ke China

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 02 Jun 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali membuktikan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia menembus pasar ...
Berita

Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia Masih Grade D: Harusnya Bisa Grade B

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan negara-negara Asia lainnya, ...