Opini
Oleh Gde Siriana pada hari Kamis, 18 Mei 2017 - 13:14:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Pancasila dan Ironi Kesejahteraan Pribumi

86IMG_20170515_144319.jpg
Gde Siriana (Sumber foto : Istimewa )

Dalam dunia periklanan, sebelum performance utama ditayangkan, jauh sebelumnya sudah dikeluarkan iklan cuplikannya yang disebut teaser untuk membangun rasa penasaran public. Pertarungan Pilpres di 2019 sudah mengeluarkan teaser-teaser nya dalam Pilkada DKI 2017, yang akan diteruskan dengan teaser berikutnya di Pilkada 2018.

Tetapi apapun yang dihadirkan oleh pentas demokrasi Indonesia di atas panggung milik penguasa-penguasa ekonomi dunia dalam dua tahun ke depan, tidak akan memberikan makna fundamental yang menjadi harapan publik, terutama rakyat pribumi Indonesia.

Sejak jatuhnya rezim Orde baru, Indonesia telah sepenuhnya takluk pada hegemoni kapitalisme global. Outcomes yang dihasilkan dari proses produksi dan distribusi nasional, sebagian besar dinikmati oleh kapitalisme global bersama sel-sel implan yang telah ditanamkan dalam virus demokrasi liberal, sedangkan rakyat pribumi Indonesia hanya mendapat yang tersisa.

Bandul politik tidak pernah berada di tengah, yang menjadi ukuran bahwa elit bangsa sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia yang masih miskin, dan mayoritas adalah pribumi. Bandul politik selalu bergerak ke arah kapitalisme global berada, dan sesekali bergerak ke arah di mana kelompok Islam berada hanya agar dapat kembali lagi ke arah kapitalisme dengan daya yang lebih besar lagi.

Dan selama proses itu berlangsung, yang sangat menyakitkan perasaan pribumi Indonesia, adalah Pancasila diteriakkan dengan lantang seakan-akan telah dijalankan demi mewujudkan keadilan sosial.
Tak satupun dari kita bisa menjawab siapa pemimpin bangsa yang sungguh-sungguh telah mengupayakan kesejahteraan ekonomi untuk pribumi Indonesia.

Benar kita dapat menyebutkan penemu atau bapak Pancasila. Tetapi kita tak mampu menyebut Bapak Pewujud Pancasila, setidaknya sampai hari ini. Karena kita telah hilang kemandirian sebagai sebuah bangsa dan Negara. Semua elit yang bertikai demi memperebutkan kekuasaan, dengan nama demokrasi liberal, tidak lebih hanya memainkan naskah dan arahan sutradara yaitu kapitalisme global.

Tak ada satupun elit bangsa yang sadar, bahwa sel-sel implan kapitalisme global dalam tubuh bangsa Indonesia sudah menyebar seperti sel kanker, yang suatu saat nanti sel-sel asli menjadi sel-sel mutan, bukan lagi memiliki sifat-sifat jatidiri bangsa Indonesia, dengan demikian jika itu terjadi maka dapat dipastikan Pancasila tidak akan dibutuhkan lagi, setidaknya sangat mungkin direvisi seperti amandemen UUD 1945, karena nilai-nilainya dianggap sudah tidak sesuai dengan cara hidup bangsa Indonesia mutan.

Jika hari ini ada elit bangsa yang menyadari apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia 10 atau 20 tahun ke depan, maka seharusnya memiliki keberanian untuk muncul dan menyatakan perang terhadap agenda-agenda kapitalisme global. Jika elit inging berperang, maka lakukanlah demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi pribumi Indonesia.

Bukan menjadi tokoh antagonis, protagonist, tritagonis atau deutragonis nya sutradara kapitalisme global. Tentukanlah peranmu sendiri keluar dari naskah sutradara, itu namanya bangsa dan Negara mandiri.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...